WTP Keenam Kali, Ketua BPK RI Serahkan Langsung LHP LKPD TA 2016 Pemprov Jabar

13 June 2017 00:24 WIB
 
3
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 dengan Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara
Humas Pemprov Jabar
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 dengan Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara

sumedangonline.com, KOTA BANDUNG – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Jawa Barat pun meraih opini ini secara berturut-turut dalam enam tahun terakhir.

 

Sebagai bentuk apresiasi, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Barat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Jabar, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (12/6/17).

 

Opini BPK termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional para pemeriksa keuangan mengenai kewajaran laporan keuangan. WTP merupakan opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

 

“Bedasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016,” kata Moermahadi dalam acara penyerahan LHP tersebut.

 

Namun, dalam LHP TA 2016 Jawa Barat, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Meskipun hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Seperti Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Perundang-undangan.