Workshop Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran

27 March 2013 13:15 WIB
 
0
1318

JATINANGOR – Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah. Hal tersebut diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mana di Kabupaten Sumedang ditindaklanjuti dengan Perda No. 1 Tahun 2007 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

Ekspose Perencanaan Inovatif dan Skenario Pelaksnaan Kegiatan 2014-2018
Ekspose Perencanaan Inovatif dan Skenario Pelaksnaan Kegiatan 2014-2018

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Edi Askhari dan Asep Elly Gunawan, serta para peserta workshop yang terdiri dari para Ketua Komisi dan Badan Anggaran DPRD, para Kepala OPD Kabupaten Sumedang, dan para Asisten maupun Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

Workshop berlangsung tiga hari dari 26 – 28 Maret 2013. Di akhir pertemuan, dilangsungkan ekspose mengenai Perencanaan Inovatif dan Skenario Pelaksnaan Kegiatan 2014-2018 sebagai program unggulan yang dipaparkan oleh para Kepala OPD.

Demikian disampaikan Bupati H. Don Murdono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plt. Sekretaris Daerah H. Zaenal Alimin saat membuka kegiatan Workshop Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang di Ruang Nusantara Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Selasa (26/3).

Materi dan narasumber workshop meliputi Arah Kebijakan Pembangunan Daerah (Dirjen Bina Bangda Kemendagri RI), Perencanaan Pembangunan di Era Otda (Direrktur Otda Bappenas), Mekanisme Proses Penyusunan, Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah (Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri RI), Kebijakan Pembangunan Daerah yang Pro Rakyat (Wakil Bupati Sumedang), Arah Kebijakan Dewan untuk Aspirasi Pro Rakyat (Ketua DPRD), Sinergitas Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sumedang (Kepala Bappeda Prov. Jabar), Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumedang 2014-2018 (Kepala Bappeda Kab. Sumedang), dan Kebijakan Penganggaran Pro Rakyat (Kepala DPPKAD Kab. Sumedang).

Pada saat ini pembangunan di Kabupaten Sumedang berpegang pada tiga sasaran pembangunan nasional RPJM 2010-2014 yang meliputi pembangunan kesejahteraan, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum, serta mendorong Visi Indonesia 2014 yakniTerwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. “Untuk itu, kita dituntut untuk bekerja cerdas dan berupaya lebih keras untuk mencapai kemakmuran rakyat,” tutur Bupati dalam sambutan tertulisnya.

Melalui kegiatan tersebut, lanjut Bupati, diharapakan lahir pemikiran dan terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip good governance sehingga tercipta kerja kolektif dan harmonis antar instansi. “Langkah ini diperlukan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan mengurangi distorsi, hambatan administratif, serta hambatan lainnya yang tidak perlu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sumedang H. Eka Setiawan  menyampaikan, penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 2014 telah selesai 14 Maret 2013 dan selanjutnya akan dilakukan proses penyusunan dokumen RKPD. “Kami harapkan baik kepada unsur Eksekutif maupun Legislatif agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan di 2014 betul-betul dimasukkan ke dalam dokumen RKPD. Karena yang terjadi  selama ini banyak kegiatan yang tidak sinergi dengan perencanaan sebelumnya,” ungkap Kepala Bappeda.

Ia pun berharap agar dengan kegiatan tersebut setiap proses perencanaan pembanugunan daerah selalu bersinergi dngan proses penganggarannya. “Untuk kebersamaan kita ke depan agar perencanaan ini menjadi acuan tetap dalam rangka penyusunan anggaran,” ujarnya.

Dikatakan, sehubungan dengan akan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018, Kepala Bappeda meminta unsur OPD agar berperan lebih aktif dalam menentukan indikator-indikator perencanaan pembangunan yang mudah dibaca dan dicapai. “Dari pengalaman yang sudah-sudah, para pimpinan OPD kadang-kadang kesulitan memahami indikator yang ada di tempat kerjanya. Oleh karenanya kami akan mengundang para Kasubag Program dan staf yang membuat Renstra untuk mendapatkan pengarahan dalam penyusunan RPJMD,” paparnya. (IRP)