Waspadai Munculnya Konflik Sosial pada Peringatan HUT RI

16 August 2016 23:12 WIB
 
0

SUMEDANGONLINE : Potensi munculnya konflik sosial dan gangguan keamanan di masyarakat menjelang berlangsungnya peringatan HUT ke-71 Proklamasi Republik Indonesia Tahun 2016 patut diwaspadai. Hal tersebut disampaikan Bupati H. Eka Setiawan ketika memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan menghadapi peringatan HUT RI di Aula Tampomas IPP, Selasa (16/8).
Rapat diikuti oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah H. Zaenal Alimin dan para Kepala SKPD, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Ormas, forum-forum kemasyarakatan, serta undangan lainnya yang termasuk dalam Tim Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Sumedang.
Kepala Kantor Kesbangpol Rohayah Atang mengatakan, Rakor diselenggarakan dengan maksud untuk menyamakan persepsi serta mengambil langkah strategis dan sinergis dalam mengantisipasi pengananan konflik bernuansa SARA, ekonomi, terorisme, dan radikalisme di masyarakat. “Tujuannya adalah menciptakan stabilitas keamanan umum khususnya selama peringatan HUT Kemerdekaan RI,” ujarnya.
Adapun dasar hukum penyelenggaraan antisipasi dan penanganan konflik adalah UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial berikut aturan pelaksanaannya yaitu PP No. 2 Tahun 2015 dan Permendagri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan dalam paparannya menyatakan, akar permasalahan terjadinya konflik sosial di masyarakat diantaranya adalah rendahnya pemahamam nasionalisme dan wawasan kebangsaan, dangkalnya pengetahuan dan pemahaman agama, masih rendahnya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta terjadinya ketimpangan sosial, dan perlakuan diskriminasi yang diterima sebagian masyarakat. “Pembangunan karakter warga negara yang belum optimal turut menjadi akar permasalahan terjadinya konflik,” ujarnya.
Menurut Bupati, potensi konflik di wilayah hukum Sumedang yang harus diantisipasi antara lain adalah penolakan warga masyarakat terhadap rumah yang dijadikan tempat ibadah di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor, penolakan warga terhadap jemaah Ahmadiyah di Dusun Pejaten, Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, adanya masyarakat yang terindikasi kelompok Syi’ah di Kecamatan Sukasari, serta kemungkinan munculnya kembali faham komunisme maupun kelompok-kelompok yang berhaluan keras seperti ISIS, NII, dan Jemaah Ansharut Tauhid. “Perlu diwaspadai pula munculnya konflik sebagai dampak sosial proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan Bendungan Jatigede, Tol Cisumdawu, maupun pembangunan lainnya,” ucap Bupati.
Dikatakan, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial, pemerintah daerah membangun sistem kewaspadaan diri yang meliputi fungsi deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini. “Upaya deteksi dini dan peringatan dini meliputi pemetaan wilayah rawan konflik, komunikasi dan informasi yang cepat dan akurat, dan peningkatan dan pemanfaatan forum-forum kemasyarakatan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyaraka (FKDM)t, dan peningkatan fungsi-fungsi intelijen,” tuturnya.
Adapun yang dimaksud dengan upaya pencegahan dini, lanjut Bupati, meliputi peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi konflik dan dibukanya ruang-ruang komunikasi antar kelompok masyarakat dalam kerangka keamanan lingkungan dalam semangat kebersamaan dan keharmonisan. “Masyarakat harus peka dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan segera laporkan. Termasuk pemberlakuan wajib lapor bagi tamu yang lebih dari 1 X 24 jam,” katanya.(hms)