Hadapi Verifikasi Data 84-86

30 October 2011 23:24 WIB
 
0

Pilkada Serentak 2018

Peserta Rapat Sosialisasi Dampak Sosial Waduk Jatigede. Photo:Igun/So

DARMARAJA – Warga di Desa Jatibungur mendapat sosialisasi tentang penyelesaian dampak sosial waduk Jatigede, hal itu dilakukan setelah Kepala Desa Jatibungur, Sahya Sukarya Putra, menjadi salahsatu perwakilan yang menghadiri rapat dengan Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas di hotel Four Session Kuningan, Jakarta, Jumat (28/10) lalu.

“Kegiatan ini untuk mensosialisasikan dan menindaklanjuti permasalahan 84-86, khususnya di Jatibungur, yang mayoritas arahnya ke situ, dan memberikan penjelasan ke masyarakat jangan sampai salah terima di dalam rencana menyelesaikan masalah yang sudah bertahun-tahun, sehingga sekarang sudah jelas ada tanggapan dari P2T dan Satker, akan menurunkan team untuk memverifikasi usulan-usulan dari desa sebagai hak yang terlewat,” kata Sahya ditemui sumedangonline usai rapat dengan ratusan warga OTD Desa Jatibungur, Sabtu (29/10), di Aula Balai Desa Jatibungur.

Dikatakan Sahya, menyangkut permasalahan 84-86 pihaknya sangat berharap kepada team agar dapat memprioritaskan desa-desa yang sudah siap akan data, hal itu agar proses verifikasi lebih cepat.

”Team jangan ketergantungan terhadap desa yang selama ini belum punya bahan atau data untuk menindaklanjuti atau memverifikasi 84-86, sehingga menghambat desa lain,” lanjut Sahya.

Sementara itu anggota Forum Penyelesaian Waduk Jatigede, Drs. Wahidin Ibnu Halimi, mengatakan dalam pertemuan di hotel Four Session, Kuningan beberapa waktu lalu pemerintah kembali menegaskan sikapnya untuk tidak akan melaksanakan penggenangan walaupun pembangunan fisik Jatigede sudah dinyatakan selesai.

“Hasil dari pertemuan di Hotel Four Session, Kuningan diantaranya pemerintah menyepakati tidak akan melaksanakan penggenangan walau pun pembangunan fisik sudah selesai, kedua mereka sepakat untuk mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan-permasalahan Jatigede dan selanjutnya para Pihak akan membahas sesuai dengan bidangnya masing-masing,” kata Wahidin.

Selain itu menurut Wahidin ada wacana baru akan membentuk dari Satgas Jatigede menjadi Samsat Jatigede, namun sejauh ini wacana tersebut belum jelas, namun dalam rapat tersebut mereka mengharapkan pimpinan Samsat Jatigede itu dari BPKP.

“Ketua P2T sendiri beralasan tidak sanggup karena tugas-tugasnya selama ini cukup banyak, bahkan P2T menginginkan membentuk tim indipenden, karena itu Bappenas menyarankan agar BPKP menjadi ketua tim dalam verifikasi,” paparnya.

Ditanya apakah verifikasi yang dimaksud adalah seperti kesepakatan P2T dan Satker dengan warga OTD, Wahidin menyebutkan bukan, karena verifikasi mulai 1 November itu untuk daerah, paparnya.(igun gunawan)