Urat Malu Anggota DPRD Putus

25 July 2011 14:36 WIB
 

KOTA – Menanggapi ketidak hadiran anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar dan Demokrat dalam Sidang Paripurna DPRD Sumedang tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap nota Pengantar Bupati perihal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), diantaranya membahas tata ruang wilayah kabupaten Sumedang tahun 2011-2031, usaha pertambangan mineral bukan logam dan bebatuan serta pengelolaa air tanah, yang dilaksanakan pada Jumaat (22/07) lalu.

Ketua Barisan Rakyat Sumedang Anti Korupsi, Abah Jeep, kepada reporter SumedangOnline, Maulana Yaksa Media, mengatakan ‘urat malu’ anggota dewan yang merupakan pilihan rakyat sudah terputus.

“Saya rasa para anggota dewan ini sudah tidak lagi mempunyai rasa malu terhadap masyarakatnya. Buktinya mereka seolah tidak menganggap penting lagi agenda-agenda sidang paripurna yang seyogyanya menjadi sarana penting dalam menyampaikan aspirasi rakyat,” tandasnya saat dihubungi melalui telpon genggamnya.

Dikatakan Abah, disaat kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPRD tengah berada dititik paling rendah, harusnya para anggota dewan tersebut bisa memperlihatkan kinerjanya dengan baik demi kepentingan rakyat. Sehingga kedepannya, kepercayaan masyarakat yang hampir hilang ini lambat laun bisa pulih kembali.

“Tapi sekarang apa yang terjadi, boro-boro turun ke bawah untuk mengetahui keinginan atau menampung aspirasi masyarakat secara langsung. Hanya sekedar duduk manis dikursi sidang pun mereka sudah terkesan malas. Sekalinya hadir atau ngantor, paling juga kalau ada pencairan keuangan saja,” tegasnya, seraya menambahkan, anggota dewan seperti ini sebaiknya tidak usah dipilih kembali pada pemilu legeslatif mendatang.

Senada dengan itu salahseorang anggota Dewan, merasa ganjil dengan kejadian tersebut. Selain itu menjadi tanda tanya besar dikalangan peserta sidang, termasuk insan pers yang melakukan peliputan di ruang siding.

“Keterlaluan, koq anggota dewan dari fraksi Golkar tidak ada yang hadir, masa mereka izin semua?” ungkapnya.

BACA JUGA  Sarnata : Rumah hantu, akan dibayar jika sudah memiliki IMB?

Sementara itu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sumedang melaui sekretaris DPD Partai Golkar, Yogi Yaman Santosa, ketika dikonfirmasi wartawan tribun seperti dikutip sumedangonline.com dari tribunjabar.co.id, Minggu (24/07), mengatakan langkah tersebut diambil sebagai reaksi atas selalu tidak dilibatkannya Wakil Bupati Sumedang yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumedang, Taufiq Gunawansyah, dalam pengambilan kebijakan di Pemerintahan Sumedang.

Langkah tegas akhirnya diambil DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang. Kepada para kadernya yang duduk sebagai wakil rakyat di DPRD, DPD meminta agar tak ikut serta dalam mengambilkeputusan apa pun. Jika ada yang kader yang berani melanggar, maka DPD akan melakukan recall.

“Tidak dilibatkannya wakil bupati yang juga kader Golkar ini sudah sering terjadi. Terakhir, saat eksekutif membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebelum menyerahkannya ke DPRD. Bupati Sumedang, Don Murdono, tak melibatkan Wabup Taufiq Gunawansyah,” ujarnya.

Tak cuma itu, pada pembahasan dan penentuan kebijakan yang lainnya seperti dalam mutasi pejabat, kata Yogi, Wabup Taufiq Gunawansuah juga tak dilibatkan. “Karena itu, DPD akhirnya mengambil keputusan tersebut. Kami memerintahkan para kader untuk tidak ikut sidang paripurna. Itu sebabnya, saat rapat paripurna DPRD tentang padangan fraksi atas tiga buah raperda, Jumat (22/7) malam, semua anggota Fraksi Golkar tidak hadir.  Kalau ada yang ikut, DPD akan memproses anggota tersebut agar secepatnya di-recall,” kata Yogi.(maulana yaksa media/tribunjabar.co.id/std)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.