TPPP Anggap PT MM Ingkar Janji

14 November 2012 16:00 WIB
 
ALAT BERAT – Sebuah alat berat tampak sedang bekerja di lokasi tambang batu andesit PT Multi Mariondo (MM).

KOTA – Tim Pengkaji dan Pengawasan Penambangan (TP3) menilai jika PT Multi Mariondo (MM), sebagai pihak pengusaha tambang batu andesit di wilayah Perumahan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, telah melanggar kesepakatan.

“Pengusaha jelas telah melanggar kesepakatan antara warga dengan pengusaha yang sebelumnya telah dimusyawarahkan serta diketahui kordinator TP3, yakni Camat Tanjungsari,” kata anggota TP3, Ari Januar SH, ke sejumlah wartawan, Selasa (13/11/2012), di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP) Sumedang.

Lebih lanjut Ari menyebutkan point kesepakatan dimaksud antara lain, terkait kewajiban pengusaha untuk segera melakukan reklamasi, terasering, pemagaran di seputaran tambang yang hingga kini dianggap oleh TP3 tak maksimal.

Dikatakan Ari imbas dari dilanggarnya kesepakatan tersebut, kini muncul dampak sosial berupa mosi tak percaya di masyarakat. Menurutnya, hal tersebuut secara psikologis menimbulkan dampak trauma berkepanjangan. Sebab,  katanya, kini pengusaha melakukan aktifitas kembali penambangan itu dan membuat warga resah.

Menanggapi hal itu, Kepala BPMPP Sumedang, Yosep Suhayat, mengatakan jika secara teknis untuk reklamasi, terasering harus sesuai dengan kajian teknis dari SKPD terkait. Kapasitas dirinya, lanjut Yosep, hanya sebatas kordinator ijin, namun kajian secara teknis itu oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH).

“Kami sangat menghargai upaya masyarakat disana, kami berharap segera dilakukan revisi UPL UKL. Tak hanya itu, realisasi sesuai kesepakatan harus dilaksanakan oleh pengusaha secara simultan dengan proyek penambangan,” ujar Yusep.

Disebutkan Yosep dari permasalahan tersebut ada hal yang sangat krusial terkait permasalahan dampak social dan psikologis. Karena menurutnya, blasting (peledakan) telah dilaksanakan, namun pemagaran belum maksimal.

“Tolong pihak pengusaha untuk mengedepankan kontek sosial dan dampak psikologis bagi warga setempat dan secara teknis hal itu tak bisa diabaikan. Diakui, jika keberadaan perusahaan itu merupakan asset bagi Pemkab Sumedang bahkan pemanfaat hasil produksi disanacukup besar. Tak itu saja, perusahaan itu menyerap tenaga kerja bagi warga setempat sehingga hal itu yang harus dikaji secara matang agar tak merugikian warga juga pengusaha,” tambahnya.

BACA JUGA  Aksi Tarhib Ramadhan Disambut Antusias Cama UNPAD

Lebih lanjut Yosep mengatakan, permasalahan itu harus segera mendapatkan titik temu antara warga, pengusaha dan SKPD terkait. Untuk mendapatkan aturan main yang jelas sesuai kajian teknis dari SKPD.

“Sesuai kesepakatan sebelumnya, justru jika poin-poin tadi tak diindahkan pengusaha, maka penambangan akan dihentikan sementara. Apalagi jika sebelumnya, telah ada kesepakatan terkait itu, justru jika pengusaha tak beraktifitas maka bagaimana pengusaha memenuhi tuntutan itu sampai akhirnya disepakati,” imbuhnya seraya mengatakan jika permasalahan itu akan dibahas kembali dengan menghadirkan kepala dinas masing-masing SKPD lusa.

Sementara itu, pimpinan perusahaan PT Multy Marindo  Yulianti S Pellancoe dengan  singkat mengatakan jika pihaknya berjanji akan segera memenuhi segala tuntutan warga sesuai dengan  hasil kesepakatan sebelumnya.(zis)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.