Tiga Bakal Cabup Sumedang Ini Tercatat di History LHKPN, Siapakah Mereka?

18 January 2018 03:29 WIB
 
4

Jadi Jutawan Cuma Modal Nulis

SUMEDANG – Dari penelusuran Sumedang Online terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dony Ahmad Munir bakal calon Bupati Sumedang menempati urutan pertama yang rutin melaporkan terakhir kekayaan dan hutanngya pada KPK.

Dari laman resmi KPK diketahui Dony Ahmad Munir saat menjabat sebagai anggota DPR RI melaporkan tiga kali laporan yakni pada 31 Desember 2003, 1 Januari 2008 dan 30 November 2014.

Terakhir dirinya melakukan pelaporan pada Periode 2014-2019 melaporkan harta kekayaannya pada 30 November 2014. Total Harta kekayaan Dony Ahmad Munir dalam laporan per 1 Januari 2008 senilai Rp 373.835.331 dan pada 30 November 2014 tercatat Rp 514.395.100.

Pada urutan berikut kedua, H Eka Setiawan. Eka diketahui terakhir melakukan pelaporan pada 29 September 2006 saat dirinya menjabat sebaga Kepala Dinas Pertambangan dan Energi. Sebelumnya Eka saat menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan pelaporan serupa pada 31 Desember 2002.

Dari kutipan harta kekayaan pada laporan LHKPN pertanggal 31 Desember 2001 senilai Rp 232.395.100, kemudian pada 29 September 2006, harta kekayaan Eka Setiawan melonjak menjadi 1.151.040.850.

Calon bupati berikutnya yang berhasil ditelusuri data LHKPN nya yakni Zaenal Alimin. Zaenal Alimin melaporkan LHKPN pada saat dirinya menjabat Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian daerah. Pelaporan tercatat pada tanggal 31 Januari 2003. Total Harta Kekayaan Zaenal Alimin tercatat saat itu Rp 47.949.154.

Seperti pengumuman dalam laman KPK menyebutkanAplikasi LHKPN ini merupakan kumpulan dokumen pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah diverifikasi oleh KPK dalam bentuk Tambahan Berita Negara (TBN). Aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi informasi publik mengenai jumlah kekayaan penyelenggara negara. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat kontrol dan salah satu mekanisme untuk menilai kejujuran dan integritas penyelenggara negara.Apabila masyarakat menemukan ketidaksesuaian antara data pelaporan tersebut di atas dengan realitas di lapangan, dapat melaporkan melalui Pengaduan Masyarakat KPK, atau menghubungi:KONTAK LAYANAN LHKPN.

Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8396
Email : informasi.lhkpn@kpk.go.id