Tidak Patuh Bayar Tagihan, Sentul City Putus Aliran Air PDAM

7 December 2016 18:08 WIB
 
0
Protes dari Komite Warga Sentul City (KWSC), yakni salahsatu kelompok warga penghuni perumahan mewah di kawasan Sentul City
Nano
Protes dari Komite Warga Sentul City (KWSC), yakni salahsatu kelompok warga penghuni perumahan mewah di kawasan Sentul City

SUMEDANGONLINE, SENTUL — Sentul City Tbk, memutus pasokan air minum ke 50 rumah di kawasan real estate. Keputusan ini dilaksanakan mulai 1 Desember 2016, menyusul adanya ketidakpatuhan warga untuk melaksanakan kewajiban membayar tagihan sehingga memunculkan kecemburuan warga lain yang telah melaksanakan kewajiban.

Sentul City bekerjasama dengan PDAM Tirta Kahuripan untuk penyediaan air minum melalui PT. Sukaputra Graha Cemerlang namun ada investasi dan biaya operasional bulanan untuk mengalirkan dari titik di Kandangroda; 17km dari Sentul City dengan beda elevasi 150m.

Keputusan ini memunculkan protes dari Komite Warga Sentul City (KWSC), yakni salahsatu kelompok warga penghuni perumahan mewah di kawasan Sentul City tersebut. Namun, pengelola Sentul City menyampaikan bahwa, persoalan ini sudah ditelaah betul. Dan saat ini perusahaan menggunakan haknya dalam hukum sesuai nasihat kuasa hukum.

“Keputusan ini sudah sesuai dengan surat bupati untuk tetap memberikan pasokan. Adapun pemutusan terhadap para penunggak adalah demi tetap bisa melayani mayoritas warga yang tidak mau kenyamanan sebagai pembayar tertib terganggu. Jika ada perbedaan cara pandang terhadap sisi interpretasi hukum silakan berhubungan dg Kuasa hukum kami. Karena kami telah menyerahkan perihal hukum mengenai hal ini kepada Kuasa hukum,” ujar konsultan hukum Sentul City, Antoni.

Surat Bupati yang dimaksud Antoni, adalah surat Nomor 690/511-Perk tertanggal 21 Maret 2016. Surat tersebut merupakan jawaban atas surat Ketua Komite Warga Sentul City Nomor. 005/KWSC.P/11/2016 tanggal 2 Februari 2016 perihal Pelaksanaan/Penertiban Air di Sentul City serta memperhatikan PP Nomor 122 Tahun 2015. Menurut Antoni. “surat bupati seringkali di salah tafsirkan, dan dijadikan bahan untuk tidak membayar kewajiban,” begitu kata Antoni.