Taat Aturan Kampanye, Bersih Pelanggaran Dan Ramah Lingkungan

17 June 2012 09:16 WIB
 
0
Ngadu Bako edisi Perdana, Netralitas PNS dalam Pemilukada Sumedang. Ilustrasi/Dok SO
Ngadu Bako edisi Perdana, Netralitas PNS dalam Pemilukada Sumedang. Ilustrasi/Dok SO

Menarik campur geli memasuki tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sumedang. Menariknya belum juga ditetapkan sebagai bakal calon, bahkan sama sekali belum ada pendaftaran oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumedang, mereka para calon (menurut versinya) sudah ramai-ramai mengaku sebagai bakal calon, itu tampak pada spanduk dan baligo yang berjejer megah dengan tampilah wah di sepanjang jalan, padahal menurut Hersa Santosa Anggota KPUD Sumedang tahapan Pemilukada Sumedang baru dimulai pada Juli mendatang (Ngadu Bako, eRKS-KORSUM-SUMEDANG EKSPRES-www.SUMEDANGONLINE.com).

Sebagai contoh, penulis melihat spanduk berjejer dari Cileunyi hingga Sumedang. Bahkan hampir-hampir merambah ke wilayah pelosok-pelosok kabupaten Sumedang. Setiap spanduk dan baligo tersebut kita melihat bakal calon bupati tersebut sedang tebar senyuman manis lengkap dengan janji-janji andalannya.

Geli memang, Penulis menilai pertama, ternyata mereka telah berbuat tidak jujur, alias curang. Dengan bangganya berkampanye dengan media-media tadi padahal bel pelaksanaanya belum dibunyikan oleh KPUD Sumedang. Kedua, terlihat jelas mereka hanya akan berbuat sesuatu jika dinilai hal tersebut menguntungkannya. Misalnya saja, akan memperbaiki jalan atau jembatan yang rusak jika telah terpilih. Hmmmm, berbuat baik kok mesti jadi bupati dulu. Kan aneh?

Pelanggaran pada masa-masa pemilihan seperti ini memang sering terjadi seolah-olah mencuri start. Parahnya lagi ini dibiarkan seolah-olah hal yang lumrah, meski sebenarnya melanggar aturan. Melansir dari situs koran-jakarta.com (21/12/2011) mengungkapkan bahwa, “Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di kabupaten dan kota adalah wilayah yang paling rentan terjadi pelanggaran. Kerentanan itu lebih tinggi, ketimbang pemilihan gubernur. Penilaian ini didasarkan atas hasil evaluasi Bawaslu terhadap pelaksanaan tahapan Pilkada sepanjang 2011. Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Wi dodo, di Jakarta, Selasa (20/12). Menurutnya, dari sekitar 1.781 temuan pelanggaran yang diproses, sebagian besar terjadi di pilkada kabupaten dan kota”.

PROMO CONTENT
loading...