Sosialisasi RANHAM Tahun 2016

25 August 2016 22:26 WIB
 
0
SOSIALISASI: Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 di Aula Tampomas GPP Kabupaten Sumedang, Kamis (25/8).
Humas Setda Sumedang
SOSIALISASI: Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 di Aula Tampomas GPP Kabupaten Sumedang, Kamis (25/8).
loading...

SUMEDANGONLINE: Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kabupaten Sumedang Tahun 2016 di Aula Tampomas Gedung Pusat Pemerintah (GPP) Kabupaten Sumedang yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan H. Agus Sukandar atas nama Bupati Sumedang, Kamis (25/8).
Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum, Yan Mahal Rizzal dalam laporannya menyatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, bidaya, kemanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa dan negara.
“Tujuan sosialisasi adalah untuk mewujudkan Panitia RANHAM Kabupaten Sumedang yang dapat membawa perubahan ke arah pencapaian peningkatan pemahaman aparat pemerintah dan warga terhadap persoalan HAM secara umum yang partisipatif,” ucapnya.
Dikatakan, peserta sosialisasi adalah Panitia RANHAM Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 yang terdiri atas para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian, Camat, Lurah, Kepala Lapas Sumedang, Direktur Akper Sumedang, Direktur PDAM Sumedang, Direktur PD NPR Bank Sumedang, unsur Polres Sumedang, Kejari Sumedang, Kodim 0610 Sumedang, Pengadilan Negeri Sumedang, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Sedangkan narasumber sosialisasi meliputi unsur kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang menyampaikan materi berupa Perpres No. 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015 – 2019. Sedangkan perwakilan dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat menyampaikan materi tentang Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah sesuai Perpres No. 75 Tahun 2015.