Sosialisasi 4 Pilar, Ara: Jaga Keutuhan Bangsa

10 March 2015 16:56 WIB
 
0
1168
Anggota DPR MPR RI, Maruarar Sirait, saat sosialisasi 4 Pilar di RM Sukahati, Jatinangor.
Anggota DPR MPR RI, Maruarar Sirait, saat sosialisasi 4 Pilar di RM Sukahati, Jatinangor.

JATINANGOR – Anggota DPR / MPR Maruarar Sirait, menegaskan agar bangsa Indonesia, jangan mau dipecah belah, bangsa Indonesia harus bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikatakan pria yang kerap disapa Bang Ara itu, saat sosialisasi 4 Pilar di Rumah Makan Sukahati KM 21, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (10/03/2015).
“Sebagai bangsa kita jangan mau dipecah belah,” ujarnya di hadapan warga Jatinangor dan Cimanggung.
Bahkan sebut dia, sebagai kader PDI Perjuangan, dirinya harus bisa diterima di setiap kelompok. “Jangan membeda-bedakan, jangan sampai ada istilah anak emas dan anak tiri,” tambahnya.
Ara menyebutkan, kegiatan sosialisasi 4 Pilar itu sangat penting, untuk dipahami oleh masyarakat. “Kita ingin menjelaskan kepada rakyat, pentingnya 4 Pilar. Sebagai anggota MPR (ini) sudah menjadi tugas Negara. Ini dibiayai oleh Negara, dan harus transparan siap diaudit oleh siapa pun juga. Karena jumlahnya jelas, bahannnya jelas, bahannya jelas, anggarannya jelas. Ya, seperti itu,” ungkapnya.
Realisasinya, meskipun kegiatan itu berupa sosialisasi 4 Pilar, Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhineka tunggal ika sebagai semboyan negara. Tetap saja masyarakat setempat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan aspirasinya.
“Walaupun kita sosialisasi 4 pilar, Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi, rakyat banyak juga yang mengadu, perburuhan, tenaga kerja, kesenjangan. Tapi itu juga bagian dari aspirasi masyarakat. Kita juga mendengar dan menjawab. Intinya, bagaimana peraturan-peraturan yang ada harus betul-betul adil. Peraturannya sudah ada belum, kalau sudah ada, sudah dilaksanakan atau belum. Apakah peraturan yang ada sesuai dengan Undang-undang atau tidak. Yang kedua, pelaksanaanya. Apakah perusahaan sudah melaksanakan dengan benar sesuai dengan undang-undang. Tentu saja, DPR tugasnya mengawasi, kalau sudah benar. Kita katakan sudah benar, kalau belum benar, kita minta laksanakan dengan benar,” tegasnya.
Reporter: Igun Gunawan