Samsat Terlalu Premature Atasi Permasalahan Jatigede

12 October 2012 12:01 WIB
 
0
881
Samsat saat melakukan verifikasi dan validasi di Cisurat.

JATIGEDE – Diturunkannya Satuan administrasi manunggal satu atap (Samsat) Jatigede, yang rencananya akan bekerja selama 50 hari ke depan, untuk percepatan permasalahan yang menyangkut OTD (Orang Terkena Dampak) Jatigede, justru menjadi bahan olok-olokan warga OTD.

Pasalnya menurut Ketua Konsorsium OTD Jatigede, Drs Dedi Kusmayadi, Samsat masih terbilang premature untuk menangangi permasalahan Jatigede yang multi komplek. Dedi beranggapan, diturunkannya Samsat bukan mendorong percepatan tetapi justru memperlambat penyelesaian dampak sosial.

“Contohnya sewaktu Samsat melakukan verifikasi dan validasi di Desa Pakualam, Samsat minta didukung dengan kelengkapan administrasi, yang paling utama adanya SPPT. Mau ada SPPT bagaimana karena Desa Pakualam sudah dibayar 1984, hanya saja ada permasalahan yang terlewat, yang salah kelas, yang salah bayar, dan kekurangan luas. Makanya, kalau Samsat minta SPPT matak pikaseurieun,” beber Drs Dedi Kusmayadi, ditemui Sumeks, Jumat (12/10).

Dedi bahkan menilai, diturunkannya Samsat ada kemungkinan sebuah rekayasa dari pemerintah untuk menghambat penyelesaian dampak sosial. “Alasannya kenapa karena pemerintah menurunkan orang-orang yang tak mempunyai kapasitas. Kalau memang mau menyelesaikan, ya yang diturunkan orang-orang yang mempunyai kapasitas,” lanjutnya.

Padahal menurut Ketua Konsorsium OTD Jatigede, seharusnya Samsat yang di dalamnya terdiri dari 7 tim, seharusnya menurut Dedi, tim-tim yang ada di dalam Samsat itu semuanya harus dalam posisi matang.

“Artinya dalam satu tim itu sudah ada berbagai tupoksi. Seperti tupoksi pemindahan penduduk, tupoksi masalah pembebasan lahan, dan lainnya dan tupoksi ini harus benar-benar menguasi permasalahan yang ada dan menguasai paying-payung hukumnya,” jelasnya.(ign)