Relokasi OTD Jatigede Masih Jadi Polemik, Pengusaha Tagih Janji Pemerintah

31 January 2018 00:54 WIB
 
0
Warga OTD Duduk bersila menyimak penjelasan Ketua DPRD Sumedang
Warga OTD Duduk bersila menyimak penjelasan Ketua DPRD Sumedang

Jadi Jutawan Cuma Modal Nulis

SUMEDANG – Polemik terdampak Jatigede hingga saat ini belum berakhir. Kali ini giliran para pengusaha yang mengerjakan penataan lahan relokasi warga terdampak (OTD) Waduk Jatigede yang menagih janji, nilainnya fantastis menembus angka Rp 11 Miliar.

Sayangnya, anggaran senilai itu ternyata tidak ada alokasinya. Bahkan pemerintah provinsi dan pusat pun seolah lepas tangan, dan enggan membayar biaya penataan lahan tersebut, karena mereka menganggap hal itu domain Pemkab Sumedang. Pusat berlasan, pihaknya sudah memberikan pembayaran uang kerohiman dan uang pengganti perumahan sebesar Rp 29 juta dan Rp 129 juta untuk setiap keluarga OTD.

Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Sumedang Denny Tanrus membenarkan jika persoalan terdampak Jatigede masih terkatung katung dan tak ada yang mau bertanggung jawab. ”Barusan kami memimpin dengan semua pihak termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung untuk mencari solusi persoalan ini,” kata Denny Tanrus, Selasa 30 Januari 2018.

Meski demikian dikatakan Denny, hasil dari rapat akan diaudit dahulu nilai besaran biaya penataan lahan tersebut. ”Setelah diaudit akan diajukan lagi ke pemprov. Pemprov jangan sampai tidak mau tahu soal beban relokasi penduduk ini, karena kenyataan di lapangan menjadi lain, yaitu penduduk OTD harus direlokasi setelah kampung halamannya tergenang. Sementara mereka tidak memiliki biaya dan tempat untuk pemukiman baru karena hanya mendapat santunan Rp 29 juta,” terangnya.

Denny menuturkan, ada delapan titik relokasi untuk OTD Jatigede ini. Biaya untuk relokasi ini diperoleh dari swadaya masyarakat, aset desa (berupa tanah) dan bantuan pemerintah. Penataan lahan termasuk akses jalan dikerjakan satu pengusaha dengan memperoleh “SPK” dari desa kemudian SPK tersebut disubkontrakkan kepada pengusaha lain.

Dua pengusaha di antaranya, katanya, kemudian meminta tangung jawab Pemkab Sumedang. Sementara SPK yang dipegang bukan dari pemkab, tetapi dari kepala desa. “Satu perusahaan menagih Rp 5,5 miliar yang mengerjaan penataan lahan di Pakualam seluas enam hektar dan satu pengusaha lagi menagih Rp 6,4 miliar yang sudah mengerjakaan penataan lahan sebanyak 40 persen dari luas tanah 18 hektar di daerah Cipondoh,” tutupnya. ***