Raperda PDAM Terburu-buru

28 March 2011 20:40 WIB
 
0

Pembahasan Rancangan Peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Sumedang tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kini sedang dilaksanakan di tingkat Panitia khusus (Pansus) DPRD kabupaten Sumedang. Namun dalam Substansi materinya dianggap beberapa pihak masih banyak yang harus disempurnakan, karena dalam pengajuannya dianggap terburu-buru, selain belum masuk dalam MoU Bupati dan Ketua DPRD dalam Prolegda akhir 2010 lalu, juga pengajuannya merupakan respon reaktif atas protes masyarakat terhadap kenaikan tariff beberapa waktu yang lalu.

Namun demikian hal yang mendasar yang melandasi perubahan atau pergantian dari perda PDAM sebelumnya (Perda No.5/2006 tentang PDAM Tirta Medal) yakni lahirnya beberapa peraturan perundangan di atasnya antaralain Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Permendagri No. 23/2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada PDAM, serta Permendagri No. 2/2007 tentang Organ dan kepegawaian PDAM.

Namun dalam  Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik di dalamnya mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (4), dalam 5 (lima) peraturan pemerintah, yang hingga kini Peraturannya masih dalam bentuk rancangan, seperti disinggung sebagian oleh Iwan Kusumah Ketua LSM Sabda Nusantara pada acara dengar pendapat masyarakat dengan Pansus DPRD beserta Bagian Hukum pemda dan Pihak PDAM Jum’at (25/3) di ruang rapat DPRD.

PROMO CONTENT
loading...