Raperda PDAM Terburu-buru

28 March 2011 20:40 WIB
 
0

Pilkada Serentak 2018

Pembahasan Rancangan Peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Sumedang tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kini sedang dilaksanakan di tingkat Panitia khusus (Pansus) DPRD kabupaten Sumedang. Namun dalam Substansi materinya dianggap beberapa pihak masih banyak yang harus disempurnakan, karena dalam pengajuannya dianggap terburu-buru, selain belum masuk dalam MoU Bupati dan Ketua DPRD dalam Prolegda akhir 2010 lalu, juga pengajuannya merupakan respon reaktif atas protes masyarakat terhadap kenaikan tariff beberapa waktu yang lalu.

Namun demikian hal yang mendasar yang melandasi perubahan atau pergantian dari perda PDAM sebelumnya (Perda No.5/2006 tentang PDAM Tirta Medal) yakni lahirnya beberapa peraturan perundangan di atasnya antaralain Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Permendagri No. 23/2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada PDAM, serta Permendagri No. 2/2007 tentang Organ dan kepegawaian PDAM.

Namun dalam  Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik di dalamnya mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (4), dalam 5 (lima) peraturan pemerintah, yang hingga kini Peraturannya masih dalam bentuk rancangan, seperti disinggung sebagian oleh Iwan Kusumah Ketua LSM Sabda Nusantara pada acara dengar pendapat masyarakat dengan Pansus DPRD beserta Bagian Hukum pemda dan Pihak PDAM Jum’at (25/3) di ruang rapat DPRD.

Hal lain dikatakan Nandang Suherman Ketua P3ML, dirinya sudah memberikan masukan atas raperda tersebut baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, karena melihat dari materi yang ada hanya merupakan adopsi saja dari peraturan perundangan di atasnya (copy paste, red), yang sangat minim memasukkan dari sisi kebutuhan dan keadaan lokal daerah (Sumedang), atau penjabaran peraturan di atasnya dalam raperda tersebut, katanya.

Beberapa usulan seperti dikatakan Nandang antaralain; terkait penetapan tariff atas persetujuan DPRD, pemilihan dewan pengawas PDAM diusulkan untuk dipilih oleh DPRD pula atas usulan Bupati, selain itu dalam hal modal awal yang harus dituangkan dalam perda tersebut nantinya agar diketahui progress setiap tahunnya, dan beberapa hal lain terkait pelayanan. Sementara terkait modal awal atau modal dasar ditanggapi Sekretaris pansus Nurdin zaen, akan dimasukkan dalam raperda penyertaan modal untuk PDAM, katanya.

Sedangkan Ola S maulana loebis dari LPKSM Insun Madangan, mengisyaratkan pentingnya keterlibatan peran DPRD dalam beberapa hal, baik dalam penetapan tariff harus atas persetujuan DPRD dan dimasukkan pula perhitungan tariff dalam raperda tersebut, maupun dalam hal pengaduan konsumen yang belum jelas ranahnya dalam raperda itu.

Sementara Dadang Rohmansyah ketua Pansus DPRD, menjelaskan bahwa memang pihaknya membutuhkan masukkan dari masyarakat, dalam hal ini peserta dengar pendapat terkait beberapa hal tadi dalam rangka perbaikan raperda tersebut.

Hal yang sama dikatakan Kabag Hukum Pemda Sumedang Rohayah Atang, dia mengakui raperda tersebut masih banyak kekurangan yang perlu diberikan masukkan. Namun dalam beberapa hal Rohayah memberikan klaripikasinya atas beberapa pertanyaan yang hadir.

Sebelumnya Hendrik Kurniawan anggota Pansus raperda PDAM kepada Korsum mengatakan bahwa ada ajuan DPRD untuk memasukan klausul tentang kewajiban PDAM setiap tahunnya untuk menganggarkan 10%  untuk pemeliharaan dan pelestariaan sumber-sumber air, hal itu merupakan diskresi (kewenangan, red) daerah saja, karena secara ekflisit tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu pihaknya meminta kepada pihak PDAM untuk membuat draft maklumat sebagai bahan DPRD untuk melihat sejauh mana maklumat yang nantinya akan dilaksanakan oleh PDAM, sebelum raperda ini disahkan menjadi Perda.**[Dodoy Dokkil-sumber Korsum]