Presiden Jokowi Tinjau Aktivitas Padat Karya Tunai di Ambon

14 February 2018 13:47 WIB
 
0
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Sandjojo, Gubernur Maluku Said Assagaff, Walikota Ambon Richard Louhenapessy meninjau normalisasi Sungai Wai Hatukau yang merupakan pelaksanaan padat karya tunai desa di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon, Maluku, Selasa (13/2/2018). Normalisasi Sungai Wai Hatukau dengan volume 1250 meter kubik memanfaatkan dana desa sebesar Rp 296.830.000,-
Wening/Humas Kemendes PDTT
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Sandjojo, Gubernur Maluku Said Assagaff, Walikota Ambon Richard Louhenapessy meninjau normalisasi Sungai Wai Hatukau yang merupakan pelaksanaan padat karya tunai desa di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon, Maluku, Selasa (13/2/2018). Normalisasi Sungai Wai Hatukau dengan volume 1250 meter kubik memanfaatkan dana desa sebesar Rp 296.830.000,-

Pilkada Serentak 2018

SUMEDANG ONLINE, JAKARTA: Presiden Joko Widodo meninjau proses pengerukan atau normalisasi Sungai Wai Hatukau di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (14/2). Pengerukan sungai ini menggunakan anggaran dana desa dengan sistem Padat Karya Tunai (PKT).

 

Presiden Joko Widodo mengatakan, hingga saat ini baru dua kementerian yang telah melaksanakan program padat karya yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian PUPR. Ia meyakinkan bahwa program yang bertujuan memberikan pendapatan lebih kepada masyarakat tersebut akan terus berjalan disusul oleh kementerian/ lembaga lainnya.

 

“Ini (pengerukan) padat karya tunai di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Yang jalan sekarang baru dua, Kementerian PU dan Kementerian Desa. Nanti kementerian lain menyusul,” ujar Presiden.

 

Terkait hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, pengerukan sungai di Desa Batu Merah dilakukan berdasarkan kesepakatan warga untuk mengantisipasi pendangkalan. Pengerukan dilakukan dengan memberdayakan warga setempat untuk membangkitkan ekonomi desa.

 

“Pak Presiden minta masyarakat yang bekerja untuk dipastikan dibayar,” ujarnya.

 

Menteri Eko mengapresiasi Kota Ambon yang menjadi salah satu daerah yang pertama melakukan pencairan dana desa tahap pertama. Dengan begitu, program padat karya tunai dapat dengan diterapkan sehingga warga segera mendapatkan pekerjaan.

 

Penyaluran dana desa tahun ini, lanjutnya, dilakukan dalam tiga tahap yakni bulan Januari, Maret, dan Juli. Hal tersebut berbeda dengan tahun lalu (2017) yang disalurkan dua kali yakni Maret dan Agustus. Selain itu, proses pengawasan juga diperketat dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan.

 

“Tahun lalu kita baru mulai pencairan bulan Maret, sekarang beda. Januari sudah bisa pencairan supaya tidak ada jeda,” terangnya.

 

Soal pengawasan, Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengatakan, jajarannya telah rutin melakukan evaluasi proyek dana desa per tiga bulan sekali. Ia juga aktif melakukan pengawasan terhadap camat dan kepala desa untuk memastikan program dana desa dilaksanakan dengan baik.

 

“Setiap tiga bulan kita evaluasi. Ini (padat karya) bukan pertama dilakukan kalau di Ambon ini. Tapi karena bertepatan dengan musim hujan, kita siapkan antisipasi meluapnya sungai dalam bentuk partisipasi masyarakat seperti ini,” ujarnya.

 

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Eko juga memberikan bantuan dana untuk modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan total Rp750 juta untuk 15 BUMDes. Beberapa desa yang mendapatkan modal tersebut diantaranya adalah Desa Hative Kecil, Desa Rumah Tiga, dan Desa Batu Merah. Masing-masing BUMDes mendapatkan Rp50 juta. Selain itu, Menteri Eko juga memberikan bantuan usaha untuk 15 Kelompok Usaha Ekonomi dengan total Rp600 juta. Masing-masing kelompok mendapatkan Rp30 juta.***