Politisi PKS, Kecam Pembantaian di Mesir

2 August 2013 05:14 WIB
 
0
383

KOTA-Pembantaian warga sipil Mesir oleh penguasa militer setempat, dinilai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumedang, Ermi Triaji, sebagai sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan pembukaman demokrasi.
“Apa yang terjadi di Mesir sekarang bukan saja tragedi kemanusiaan, karena terjadi penyerangan terhadap massa demonstran secara membabi buta, tapi tragedi demokrasi. Aib terbesar demokrasi dasawarsa ini. Memalukan,” kata Ermi Triaji dihubungi Sumeks, kemarin.
Ermi pun mempertanyakan pihak-pihak yang mengaku kerap memperjuangkan HAM, namun seperti bungkam dengan kejadian tersebut. “Oke lah, gejolak politik yang terjadi di Mesir bukan urusan kita. Tapi secara subtansi apa yang terjadi di sana adalah perseden buruk bagi demokrasi dan kemanusiaan. Bagaimana mungkin pemerintah yang sah yang dipilih lewat proses yang legitimate dengan mudah diruntuhkan oleh kelompok minoritas yang tidak puas karena kalah berkompetisi yang didukung militer, prihatin! Mana para pejuang HAM dan demokrasi yang selama ini konsen terhadap persoalan-persoalan demokrasi??” ujarnya.
Ia pun menilai keterlaluan jika pemerintah RI tidak bersikap terhadap kejadian semacam ini. ”Keterlaluan kalau pemerintah RI tidak bersikap atau minimal berkomentar terhadap hal ini,” sindirnya.
Kecaman serupa disampaikan politikus PKS lainnya, Aboebakar Alhabsy, ia pun mengatakan pembantaian warga Mesir itu dinilai sebagai sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan pembungkaman demokrasi.
“Tentara mesir telah melakukan pembantaian terhadap ratusan rakyatnya sendiri yang sedang melakukan aksi damai, ini adalah pelanggaran HAM berat dan pembungkaman demokrasi,” kata Aboebakar Alhabsy.
Anggota Komisi Hukum DPR ini prihatin karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum bersuara atas persoalan yang dihadapi warga Mesir.
“Ketika demokrasi di Mesir dibajak, kita masih diam, saat ini ketika ada pelanggaran HAM berat Indonesia tak boleh diam,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketika kemerdekaan Indonesia dulu dirampas penjajah, Mesir lah yang berteriak dan membuat aksi nyata di terusan Suez. “Lantas ketika sekarang rakyat Mesir dibantai dan dilanggar HAM-nya, apakah kita akan diam saja?” cetusnya.
Aboebakar menilai HAM dan demokrasi itu bersifat universal. Karena itu, Indonesia harus ikut berpartisipasi aktif dalam penegakannya. “Sebagaimana fatsun politik luar negeri kita yang bebas aktif,” pungkasnya. (boy/jpnn/ign)