Pilih Transmigrasi, Relokasi Warga OTD Tak Jelas

10 December 2011 12:17 WIB
 
0
Suhendang salahsatu warga yang siap diberangkatkan transmigrasi ke Katapang, Kalimantan Barat, mengaku terpaksa memilih bertransmigrasi karena ketidakpastian dari Pemerintah.
Suhendang salahsatu warga yang siap diberangkatkan transmigrasi ke Katapang, Kalimantan Barat, mengaku terpaksa memilih bertransmigrasi karena ketidakpastian dari Pemerintah.
Suhendang salahsatu warga yang siap diberangkatkan transmigrasi ke Katapang, Kalimantan Barat, mengaku terpaksa memilih bertransmigrasi karena ketidakpastian dari Pemerintah.
Suhendang salahsatu warga yang siap diberangkatkan transmigrasi ke Katapang, Kalimantan Barat, mengaku terpaksa memilih bertransmigrasi karena ketidakpastian dari Pemerintah.

DARMARAJA – Sejumlah 15 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 53 jiwa warga Dusun Cibogo Dua, Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja diberangkatkan transmigrasi hari ini ke Kabupaten Katapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Sumber sumedangonline.com menyebutkan ke-15 KK pra-KS tersebut terpaksa memilih ber-transmigrasi, karena sampai sejauh ini mereka belum mendapatkan kepastian dari pemerintah terkait nasib mereka, padahal menurut Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36 Tahun 2005, keluarga Pra-KS itu seharusnya dapat direlokasi.

“Ini memang kemauan dari kita pribadi untuk turut mensukseskan program Pemerintah, selain faktor ekonomi, alasan lainnya karena sampai saat ini, untuk Desa Cibogo sendiri belum mendapatkan kepastian relokasi,” papar Suhendang (50), warga RT 03 RW 02, Dusun Cibogo Dua, Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja, Jumat (9/12).

Dipilihnya Kabupaten Katapang, Kalimantan Barat, menurut Suhendang, karena topografi wilayahnya hampir mirip dengan yang ditempatinya saat ini, hanya saja di sana, katanya, lebih dekat dengan pantai, selain itu pilihannya ke Katapang, karena tempat tersebut bebas dari gempa dan tsunami.

Dengan diberangkatkannya 15 KK warga Pra-KS, tinggal sekitar 279 KK warga Pra-KS di Desa Cibogo, yang masih berharap-harap cemas menanti keputusan Pemerintah apakah mereka dapat direlokasi atau tidak.