Perwakilan orang terdampak Jatigede geruduk KemenPUPera, ini hasilnya

30 October 2017 13:26 WIB
 
1
Warga OTD Jatigede saat diterima perwakilan kementerian PUPR.
Iwan Rahmat
Warga OTD Jatigede saat diterima perwakilan kementerian PUPR.

Jadi Jutawan Cuma Modal Nulis

JAKARTA – Sejumlah perwakilan orang terdampak (OTD) Jatigede mendatangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPera) Republik Indonesia di Jakarta, hari ini (30/10/2017).

Kedatangan mereka ke Pusat, karena merasa perjuangannya selama ini tidak direspon oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Sumedang dimana mereka tinggal. “Alhamdulillah hari ini, tanggal 30 Oktober hari Senin kami para delegasi OTD Jatigede para pejuang OTD Jatigede, tidak henti hentinya berjuang. Sampai hari ini kami melakukan kunjungan ke kementerian PUPR, alhamdulillah kita diterima oleh Kepala Bendungan wilayah timur Bapk Ir Erlangga bersama kepala Satker Jatigede dan staff di PUPR,” kata Mulyana.

Menurut dia, kedatangannya tersebut ke Jakarta ingin agar pemerintah segera dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi di Jatigede. “Karena sampai saat ini masih banyak permasalahan yang terjadi, terutama tiga permasalahan yang belum terselesaikan diantaranya permasalahan santunan baik kategori A maupun B,” jelasnya.

Dari pertemuan dengan KementerianPUPera tersebut timbul solusi yang terbaik, dimana ada arahan dari Erlangga, supaya pemerintah dapat mengajukan usulan pembayaran ke Kementerian Keuangan. “Agar  pembayarannya cepat dapat dilaksanakan, maka harus segera dilaksanakan proses incracht, atau proses mediasi, proses di Sidang PN Sumedang,” imbuhnya.

Meski demikian sebut Mulyana dia juga berharap PN Sumedang tidak ada praktik praktik mafia peradilan yang justru memberatkan OTD Jatigede yang ingin segera mendapatkan hak haknya. “Kami sebagai perwakilan warga OTD, akan mendorong pada PN Sumedang agar tidak terjadi mafia mafia peradilan dengan adanya biaya biaya persidangan yang begitu mahal. Karena yang kami inginkan hak hak kami terutama santuna Kategori A dan B yang sangat kami harapkan, makanya proses segra di dorong lebih cepat,” ungkapnya.

Sementara untuk permasalahan 1982-1986, yakni masalah tanah terlewat, salah ukur, salah klasifikasi, ssalah luas, termasuk dengan  bangunan bangunan yang di dalam wilayah Permendagri 15/1975 yang belum terselesaikan, dan di wilayah perpres 1/2015 bangunan di wilayah evelasi dan rencana lingkar, OTD berharap segera diselesaikan. “Kita sudah mempunyai surat pelepasan hak (PH). PH itu kami usulkan, bahwa PUPR sudah melakukan hal terbaik harus melakukan legal opinion dari Kejati. Maka kami nanti, akan mendorong Kejati agar segera mengeluarkan legal opinion nya dan tentu saja berpihak ke kita masyarakat, semua yang sudah PH akan terima pembayarannya,” tandasnya.

Mantan Kepala Satker Jatigede Sumedang Sekarang Menjabat Kasubdit Bendungan Wilayah Barat Erlangga membenarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jatigede salsatunya harus adanya legal opinion dari Kejaksaat tinggi Jawa Barat. “Untuk penyelesaiannya melalui jalur legal opinion, di luar itu kita juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ungkap Erlangga.***

1 COMMENT