Permasalahan Jatigede, TB: Pemkab Sumedang Tak Bergerak

30 June 2016 19:36 WIB
 
4
Kang TB saat jumpa pers dengan belasan wartawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wartawan Sumedang (Forkowas).
Kang TB saat jumpa pers dengan belasan wartawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wartawan Sumedang (Forkowas).
loading...

SUMEDANGONLINE: Penanganan permasalahan dampak sosial Jatigede yang ‘ngayayay’ ditanggapi serius anggota DPR MPRI RI, DR. Tubagus Hasanuddin, MM. Ia bahkan menyebutkan permasalahan yang tak selesai-selesai itu, lantaran tak bekerjanya sistem pemerintahan di Kabupaten Sumedang.
“Kalau cuma kirim surat. Lalu diam menunggu, terus rakyatnya mempertanyakan itu, Pemkab hanya bisa bilang sudah dilaporkan. Tetapi ditanya progres, tidak bisa menjawab. Apa yang seperti itu yang dikatakan pelayan publik,” kata pria yang kerap disapa Kang TB, saat pertemuan dengan para wartawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wartawan Sumedang (Forkowas), di Kantor DPC PDI Perjuangan Sumedang, siang tadi.
Lanjutnya, sebenarnya yang sangat disesalkan itu adalah prosedur birokrasi yang ada di pemerintah kabupaten Sumedang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berbelit-belit. Seharusnya, sebutnya, mereka bisa menempatkan dan menjalankan tugasnya masing-masing, mana tugas pemda, mana tugas pemprov dan mana tugas pemerintah pusat.
“Kalau semua itu sudah terpenuhi prosedur birokrasinya sudah cantik, maka hal rakyat akan di berikan oleh negara. Terus terang saya sangat menyesalkan prosedur birokrasi yang di jalankan oleh pemda dan pemprov,” ucapnya.
Selain itu, wakil rakyat yang duduk di DPRD hingga DPR RI sampai saat ini sudah banyak berusaha untuk mengawasi pergerakan dari pada pemerintah daerah ini. Namun pihak DPR hanya bertugas sebatas untuk menampung aspirasi dari masyarakat lalu disampaikan ke pemerintah, sementara eksekutornya tetap di eksekutif.
“Sebenarnya kalau tugas DPR sampai saat ini selalu berjalan. Menampung aspirasi lalu sampaikan, dan mengawasi. Tapi tidak bisa menghentikan karena memang tidak ada dasar hukumnya karena pemerintah di Indonesia sistem Presidensil. Seharusnya pemerintah lah yang harus sensitif dan aktif,” pungkasnya.

4 COMMENTS

  1. Tinggal kembali pada tupoksi masing masing, dan tentu saja ada niatan untul segera dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kalau berlarut larut yang kadi korban ya masyarakat. Betul ngga kang Tatang Supriatna, Ifan Yooi Fals, Kosam Erawan Wado

  2. Sepakat pisan kang Igun anu kasep..kami terus secara intensive melakukan pemetaan Dan pengamanan terkait perkembangan kondisi hingga waktu terakhir..rekomendasi Dan koordinasi juga terus dilakukan..baik kapasitas internal, ataupun melibatkan pihak Lain termasuk tenaga ahli import..kesimpulan sementara terkait kebutuhan recovery kondisi masyarakat, rencana yang ditawarkan belum dapat sokongan keuangan yang memadai..tapi kami juga mencoba mencari solusi untuk ada cover Dana dari pihak manapun, dengan harapan Dana yang ditemukan dapat membantu Negara dalam menangani nasib warganya..mohon do’anya ya Om..thanks you..salam hormat untuk semua..