Pergantian Lahan Kehutanan Semrawut

10 February 2012 22:03 WIB
 
1
Seseorang menunjukan surat pemberhentian dipending-nya lahan kehutanan yang dikeluarkan Sekda. Data tersebut diduga masih draft, karena tidak dibubuhkan tanda tangan.
Seseorang menunjukan surat pemberhentian dipending-nya lahan kehutanan yang dikeluarkan Sekda. Data tersebut diduga masih draft, karena tidak dibubuhkan tanda tangan.
Seseorang menunjukan surat pemberhentian dipending-nya lahan kehutanan yang dikeluarkan Sekda. Data tersebut diduga masih draft, karena tidak dibubuhkan tanda tangan.

P2T – Kisruh Pembayaran lahan yang terkena dampak mega Waduk Jatigede semakin meruncing. Kini masyarakat menyoroti  kinerja Satker Jatigede dan P2T Sumedang. Pasalnya, kedua intansi tersebut  terkesan lebih mementingkan pihak penanam modal (Investor) daripada masyarakat asli setempat.
Informasi yang dihimpun sumedangonline.com, menyebutkan data nominatif  pemilik lahan yang  harus dibayar pada pembayaran tersebut sudah disetujui Pihak KPPN, namun pada kenyataannya tidak sedikit proses pencairannya masih dipending oleh Bank BNI, sebut saja 8 lahan pengganti kehutanan yang ada di desa Cimungkal dan Desa Ganjaresik lahan tersebut milik masyarakat asli setempat, namun hingga saat ini belum bisa mencairkan.

Berbeda dengan lahan pengganti kehutanan yang dimiliki investor  yang konon kebanyakan diduga dari kalangan pejabat semuanya sudah cair.

“Aneh memang lahan pengganti kehutanan di Cimungkal dan Ganjaresik milik investor yang diduga sebagaian besar dari kalangan pejabat semuanya sudah cair. Namun lahan pengganti milik warga setempat sampai saat ini masih belum jelas kapan pencairannya.Sedangkan data nominatifnya  sudah di ACC oleh pihak KPPN,” ujar seorang warga Cimungkal yang enggan disebutkan namanya, Jumat  (09/02).

Sejumlah warga mempertanyakan adanya informasi bahwa untuk pemilik lahan pengganti kehutanan yang pencairannya masih dipending Bank BNI, jika akan mencairkan harus terlebih dulu mengisi format di sediakan P2T.

1 COMMENT