Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

16 November 2017 23:58 WIB
 

Percepatan perbaikan gizi masyarakat adalah salah satu isu strategis pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bahkan secara jelas menyebutkan percepatan perbaikan gizi sebagai salah satu kebijakan dan langkah yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh seluruh perangkat pemerintahan yang meliputi menteri, lembaga non kementerian, BPJS, gubernur, dan bupati/walikota.

Menjelang pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2018 telah banyak personal yang memantaskan diri tampil sebagai bakal calon pengelola pemerintahan kabupaten/kota periode Tahun 2018-2022. Tentu saja isu strategis percepatan perbaikan gizi masyarakat perlu mendapat perhatian dari para calon tersebut. Merujuk Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pasal 75 ayat (1), Bupati/Walikota harus menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (bulan) setelah dilantik. Rancangan Perda tersebut, menurut Pasal 76 Permendagri No. 54 Tahun 2010, harus sudah ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Bupati/Walikota dilantik. Dengan demikian, selayaknya para calon yang berhasrat menjadi kepala daerah harus telah menyusun konsep visi, misi, dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Penyusunan RPJMD selanjutnya sangat ditekankan keselarasan dan sinkronisasi antara RPJMD dengan RPJMN. Dasar hukumnya adalah  Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor: 050/4936/SJ dan Nomor: 0430/M.PPN/12/2016 dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

BACA JUGA  Sekda Sumedang, Sayangkan Pembangunan Jembatan Rancapurut Belum Terealisasi

Permasalahan dalam sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD diantaranya adalah masih ada RPJMD yang belum memuat kebijakan kesehatan dengan baik termasuk kebijakan percepatan perbaikan gizi masyarakat. Sangat perlu menjadi perhatian para bakal calon kepala daerah bahwa perbaikan status gizi masyarakat yaitu penurunan masalah underweight dan stunting merupakan sasaran pembangunan berkelanjutan yang perlu segera dilakukan menurut Perpres 59 Tahun 2017 sehingga memerlukan kebijakan turunan di daerah.  Visi, misi, dan program para bakal calon yang mengarah pada percepatan perbaikan gizi masyarakat tentu merupakan langkah nyata tanggapan terhadap isu strategis yang ada pada level nasional hingga kabupaten/kota.

Hasil Pemantauan Status Gizi Tahun 2016 secara nasional menunjukkan masih adanya masalah kesehatan masyarakat yang sangat memprihatinkan dan hampir merata dialami penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini diketahui dari besaran masalah gizi dalam populasi yang melampaui batas masalah menurut standar WHO, yaitu underweight (berat badan kurang) 17.8%, stunted (pendek) 27.5%, dan wasting (kurus) 11.1%.  Keprihatinan juga nampak pada masalah konsumsi gizi ibu hamil dimana hasil Pemantauan Konsumsi Gizi Tahun 2016 menunjukkan lebih dari separuh mereka mengalami defisit energi (53,.9%) dan protein (51.9%). Padahal, ibu hamil yang kekurangan gizi dapat melahirkan bayi bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan memunculkan masalah kesehatan masyarakat berikutnya yang lebih luas. Konsep keselamatan 1000 hari pertama kehidupan meyakinkan pentingnya gizi anak sejak masa konsepsi hingga berumur 2 tahun.  Masalah gizi merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Biaya kemanusiaan dan ekonomi dari masalah kurang gizi luar biasa besar. Kondisi kekurangan gizi akan menyebabkan rendahnya status kesehatan dan akan berakibat pada rendahnya kualitas SDM, pencapaian pendidikan, dan daya saing sumberdaya manusia.

BACA JUGA  Ini Alasan Doni, Ingin Beri Nama Bundaran HES

Tahun-tahun mendatang adalah tahun penuh tantangan bagi kepala daerah yang terpilih. Pada masa tersebut mereka akan berada dalam tahap akhir pencapaian RPJPN dan RPJPD yaitu untuk mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang. Mengutamakan hasrat berkuasa pribadi dan golongan dengan mengedepankan janji-janji yang tidak jelas nampaknya tidak akan lagi memiliki ruang dan waktu dalam tuntutan percepatan pembangunan.

Status gizi hendaknya dipandang sebagai sebuah investasi demi masa depan, bukan sekedar luaran dari kegiatan pembangunan sehingga perbaikan gizi dianggap cukup dengan cara cepat seperti pemberian makan saja. Perlu kebijakan mendasar, konsep terarah, dan indikator pasti yang selaras dengan kerangka kebijakan termasuk kerangka pendanaan yang disediakan di tingkat pusat. Bagaimanapun peluang  anggaran dari pemerintah pusat tetap harus ditangkap mengingat situasi keuangan daerah kita yang belum optimal. Masyarakat menunggu janji dan realisasi para kepala daerah baru untuk segera membaiknya statug gizi anak-anak mereka. Sebab :
Banyak hal yang kita perlukan tapi itu semua bisa menunggu,
sedangkan kebutuhan anak-anak tidak.
Saat ini tulang-tulang mereka sedang tumbuh, Darahnya sedang  terbentuk,
Dan kecerdasannya sedang berkembang.
Untuk mereka tidak ada kata esok,
Kebutuhan mereka adalah hari ini dan tidak bisa di tunda.
(Dikutip dari My Name is Today oleh Gabriel Mistral, Penerima Hadiah Nobel dari Chile)

Penulis : Nina Triana, SP, MKM ( Anggota Persatuan Ahli Gizi Sumedang).

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.