Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

16 November 2017 23:58 WIB
 
0

Percepatan perbaikan gizi masyarakat adalah salah satu isu strategis pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bahkan secara jelas menyebutkan percepatan perbaikan gizi sebagai salah satu kebijakan dan langkah yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh seluruh perangkat pemerintahan yang meliputi menteri, lembaga non kementerian, BPJS, gubernur, dan bupati/walikota.

Menjelang pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2018 telah banyak personal yang memantaskan diri tampil sebagai bakal calon pengelola pemerintahan kabupaten/kota periode Tahun 2018-2022. Tentu saja isu strategis percepatan perbaikan gizi masyarakat perlu mendapat perhatian dari para calon tersebut. Merujuk Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pasal 75 ayat (1), Bupati/Walikota harus menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (bulan) setelah dilantik. Rancangan Perda tersebut, menurut Pasal 76 Permendagri No. 54 Tahun 2010, harus sudah ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Bupati/Walikota dilantik. Dengan demikian, selayaknya para calon yang berhasrat menjadi kepala daerah harus telah menyusun konsep visi, misi, dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Penyusunan RPJMD selanjutnya sangat ditekankan keselarasan dan sinkronisasi antara RPJMD dengan RPJMN. Dasar hukumnya adalah  Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor: 050/4936/SJ dan Nomor: 0430/M.PPN/12/2016 dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.