Peningkatan kapasitas perencanaan dalam pengelolaan dana desa pada desa-desa di kawasan Jatinangor

30 December 2017 00:23 WIB
 
1

Jadi Jutawan Cuma Modal Nulis

DISAHKANNYA Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah membawa perubahan cukup mendasar pada status, kedudukan dan kewenangan desa. Melalui UU ini, desa dibangun dengan semangat untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis yang selanjutnya diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perubahan status, kedudukan dan kewenangan desa tersebut, selanjutnya Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dari APBN sebagai salah satu stimulan untuk mewujudkan misi tersebut. Namun dari sejak pertama kali digulirkan hingga kini, pengelolaan Dana Desa masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang perlu dicarikan solusi agar Dana Desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan desa.

Zulpikar, S.Sos, MM, Kepala Bidang Kanigara PKP2A I LAN mengungkapkan Hasil Kajian Bidang Kanigara PKP2A I LAN mengenai Pengelolaan Dana Desa pada Desa-desa di Kawasan Jatinangor menemukan bahwa salah satu persoalan utama dalam pengelolaan Dana Desa terletak pada aspek perencanaan. Dilihat dari sisi pemerintah desa, persoalan pada aspek perencanaan pemanfaatan Dana Desa disebabkan karena masih rendahnya Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa baik dilihat dari sisi pola pikir (mindset), culture-set maupun pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) terkait esensi dikeluarkannya Undang-Undang Desa dan pengelolaan (manajemen) Dana Desa. Secara umum, dilihat dari kualifikasi usia, sebagian besar Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kawasan Jatinangor berada pada rentang usia produktif, sementara dilihat dari kualifikasi tingkat pendidikan, sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SMA ke atas. Meskipun beberapa sudah berusia lanjut dan berpendidikan SMP ke bawah, namun jumlah itu tergolong sedikit. Ini berarti sebenarnya sebagian besar Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kawasan Jatinangor sudah memenuhi kualifikasi persyaratan dari sisi usia dan tingkat pendidikan.

Namun demikian, bila dilihat dari aspek kompetensi, pemahaman mengenai misi besar UU Desa belum dipahami sepenuhnya oleh Kepala Desa maupun Perangkat Desa. Beberapa malah menganggap bahwa Dana Desa merupakan “hak” desa untuk digunakan tanpa perlu adanya pertanggung-jawaban (akuntabilitas) yang menyertainya. Pemahaman mengenai esensi Dana Desa sebagai instrumen atau stimulus untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis juga belum sepenuhnya dimengerti oleh sebagian Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal ini terlihat dari kualitas perencanaan pemanfaatan Dana Desa yang belum memperhatikan kebutuhan dan karakteristik desa. Selain itu, kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pemanfaatan Dana Desa rata-rata juga belum baik. Hal tersebut disebabkan rata-rata penyusunan RPJMDes belum didahului dengan Pengkajian Keadaan Desa. Selain itu, persoalan pada aspek perencanaan ini juga terlihat dari pola pemanfaatan Dana Desa yang lebih banyak difokuskan pada pemenuhan aspek teknis administratif ketimbang substantif.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat pada desa-desa di Kawasan Jatinangor dalam konteks pengelolaan Dana Desa masih kurang. Partisipasi Karakteristik masyarakat desa-desa di Kawasan Jatinangor yang merupakan wilayah peralihan atau transisi menuju perkotaan disinyalir menyebabkan perubahan derajat kohesitivas ikatan dalam masyarakat.

Menurut Zulpikar, perlunya upaya yang intensif dan berkesinambungan dalam berbagai aspek untuk peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dana desa, terutama aspek perencanaan. Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa di kawasan Jatinangor adalah dengan meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pengelolaan Dana Desa yang didahului dengan peningkatan kualitas proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada desa-desa di Kawasan Jatinangor, salah satunya dengan menyusun Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dalam rangka penyusunan RPJMDes. Berikutnya, perlu meningkatkan pemahaman dan perubahan mindset dan culture-set Pemerintah Desa baik Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, maupun Sistem Desa secara keseluruhan mengenai esensi utama pengelolaan Dana Desa dalam kerangka mewujudkan desa-desa yang maju dan mandiri. Hal ini penting dalam kerangka membangun pemahaman substantif bagi seluruh stakeholders terkait dengan pengelolaan Dana Desa.

Rekomendasi kebijakan lainnya adalah dengan meningkatkan pengetahuan (knowledge) mengenai Undang-Undang Desa beserta peraturan turunannnya baik di tingkat pusat maun peraturan pelaksana di tingkat Kabupaten Sumedang serta peningkatan keterampilan (skill) teknis operasional dan administratif pengelolaan Dana Desa bagi para Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal ini diperlukan dalam kerangka membangun pemahaman baik administratif maupun substantif dalam pengelolaan Dana Desa. Dan terakhir dengan meningkatkan partisipasi masyarakat pada desa-desa di Kawasan Jatinangor melalui beberapa cara seperti peningkatan kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kerangka membangun kompetensi komunikasi dan kreatifitas dalam mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. ***

1 COMMENT