Penguatan Peran Regulatory, Pembinaan & Pengawasan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Pengelolaan Dana Desa

30 December 2017 00:20 WIB
 
0

Jadi Jutawan Cuma Modal Nulis

KEBIJAKAN Dana Desa diharapkan menjadi salah satu stimulan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun demikian, dari sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2015, pengelolaan Dana Desa masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Pemerintah Kabupaten memiliki posisi strategis dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karenanya, penting untuk dikaji mengenai bagaimana pemerintah kabupaten melaksanakan fungsi dan perannya dalam pengelolaan Dana Desa mengingat jika merujuk pada UU Desa, pengelolaan Dana Desa sangat bertumpu pada akuntabilitas lokal. Untuk itu, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) melakukan pengkajian yang dimaksudkan untuk melihat bagaimana secara regulasi konsistensi antara UU Desa dan peraturan turunan (derived regulation) di tingkat kabupaten. Selain itu, menjadi penting juga untuk melihat lebih jauh mengenai bagaimana pemerintah kabupaten melakukan fungsi-fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Desa melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Sumedang.

Zulpikar, S.Sos.,MM, Kepala Bidang KANIGARA PKP2A I LAN mengungkapkan bahwa Hasil kajian PKP2A I LAN mengenai fungsi dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan Dana Desa tersebut menemukan bahwa masih ada permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Masalah tersebut adalah masih kurangnya ketersediaan peraturan (regulasi) turunan tentang dana desa di tingkat pemerintah Kabupaten Sumedang.  Jika ditelaah lebih lanjut masih terdapat sejumlah kelemahan, baik secara kuantitas, yaitu dilihat dari sisi kelengkapannya, maupun kualitas yang dilihat dari substansi pengaturan. Sejumlah kelemahan dari sisi kualitas kebijakan juga terlihat dari belum dipertimbangkannya karakteristik dan potensi setiap desa dalam pengelolaan Dana Desa pada peraturan pelaksana di tingkat Kabupaten Sumedang. Kebijakan dimaksud misalnya pada Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa besarannya relatif sama antar desa, begitupun halnya dengan perencanaan prioritas program dan kegiatan antar desa yang kurang bahkan cenderung tidak mempertimbangkan tingkat perkembangan desa. Disamping itu kelemahan lainnya adalah ketidaktepatan (terlambat) dalam waktu penetapan sehingga Desa harus merubah RKPDesa dan APBDesa. Lebih lanjut juga terdapat indikasi kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan, baik melalui Perbup atau Kepbup yang cenderung “copy and paste” dari kebijakan diatasnya sehingga tidak kontekstual dengan kebutuhan dan karakteristik desa-desa di Kabupaten Sumedang.

Dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Tim Pengawas Internal Kabupaten Sumedang belum secara optimal dilaksanakan. Fungsi pembinaan belum diarahkan kepada upaya sinkronisasi program pembangunan antara kabupaten – kecamatan – desa, sehingga pembangunan desa seolah masih berdiri sendiri-sendiri tanpa keterikatan dengan struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Di samping itu, pembinaan juga belum difokuskan pada upaya membangun mind-set dan culture-set pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa.

Menurut Zulpikar, fungsi pembinaan ini penting mengingat ukuran keberhasilan pembangunan Desa semestinya bukan sekedar difokuskan kepada penyerapan anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur fisik saja, tapi lebih jauh daripada itu adalah pada perubahan mental masyarakat dan terjadinya pertumbuhan usaha produktif yang mampu mendorong terwujudnya kemandirian desa.

Selain regulasi, pembinaan dan pengawasan, kurang optimalnya kolaborasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa baik dari kewenangan secara atributif maupun delegatif menjadikan desa kurang berdaya dan memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa termasuk dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan temuan masalah masalah tersebut, Zulpikar mengungkapkan ada rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sumedang untuk mengatasi masalah tersebut. Dari aspek regulasi, Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Sekretariat Daerah perlu meninjau kembali kelengkapan peraturan turunan (derived regulation) atau peraturan pelaksana terkait dengan Dana Desa yang diamanatkan oleh kebijakan yang ada di tingkat Nasional, untuk selanjutnya melengkapinya.  Selain itu, upaya peninjauan kembali berbagai peraturan pelaksana tersebut juga perlu dilihat dari sisi kualitas. Hal ini penting mengingat beberapa peraturan pelaksana yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya mencakup pengaturan yang spesifik atau kontekstual. Hal ini terlihat dari beberapa peraturan pelaksana yang dibuat di tingkat Kabupaten Sumedang yang masih cenderung menyalin isi dari kebijakan di tingkat nasional dan belum secara spesifik mempertimbangkan karakteristik desa-desa di wilayah Kabupaten Sumedang, sehingga kebijakan yang dibuat cenderung masih bersifat umum dan belum kontekstual dengan kondisi desa-desa di wilayah Kabupaten Sumedang.

Sementara dari aspek pembinaan, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu meningkatkan pembinaan kepada desa-desa yang ada secara serius, baik yang dilakukan melalui pendampingan atau fasilitasi maupun penyelenggaraan pelatihan yang lebih berkualitas. Kegiatan pembinaan yang dilakukan sebaiknya bukan hanya menyangkut hal-hal yang bersifat teknis operasional dan administratif saja, tetapi juga pembinaan dalam kerangka penguatan substantif. Maksudnya, pembinaan yang dilakukan diarahkan untuk sinkronisasi program pembangunan antara kabupaten – kecamatan – desa. Di samping itu, pembinaan juga perlu difokuskan pada upaya membangun perubahan mind-set dan culture-set pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Hal ini penting terus menerus ditanamkan mengingat ukuran keberhasilan pembangunan Desa bukan sesederhana terkait dengan optimalnya penyerapan anggaran Dana Desa tapi lebih kepada perubahan sikap mental dan tingkat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

Dan dari aspek pengawasan, Pemerintah Kabupaten Sumedang sebaiknya lebih mengoptimalkan fungsi Tim Pengawas Internal Kabupaten seperti Bappeda untuk mendampingi desa dalam menyusun dan mengharmonisasi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Selain itu, tim inspektorat kabupaten juga harus diberi peran bukan sekedar untuk memastikan tidak adanya penyimpangan administrative, tetapi juga lebih kepada bagaimana menjalankan peran sebagai penjamin kualitas (quality assurance) dalam pengelolaan Dana Desa, artinya pemanfaatan Dana Desa harus didorong untuk dijadikan sebagai stimulus untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi desa yang dapat menjadi sarana mewujudkan kemandirian desa. ***