Penanganan Dampak Waduk Jatigede Dijadwal Ulang

3 November 2016 15:05 WIB
 
0
Bupati Sumedang, saat memimpin rapat terkait penangan permasalahn waduk Jatigede di Ruang Cakrabuana IPP, Rabu (2/11) kemarin.
Humas Setda Sumedang
Bupati Sumedang, saat memimpin rapat terkait penangan permasalahn waduk Jatigede di Ruang Cakrabuana IPP, Rabu (2/11) kemarin.

SUMEDANGONLINE: Selesainya pembangunan Waduk Jatigede, masih menyisakan berbagai persoalan. Oleh karena itu, Bupati Sumedang H. Eka Setiawan meminta agar masing-masing permasalahan menyangkut dampak pembangunan waduk dibuat jadwal penanganannya secara teknis kasus per kasus.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sumedang, setelah memimpin rapat di Ruang Cakrabuana IPP, Rabu (2/11) kemarin. Rapat tersebut dihadiri anggota DPRD Dede Suwarman, Endang Sirojudin, Titus Diah, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah H. Zaenal Alimin dan para Asisten, Kepala Satker Jatigede Harya Mulyanto, unsur BPKP perwakilan Jawa Barat,
Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, Kantor BPN Sumedang, para Kepala SKPD, dan Camat erta Kades lokasi genangan Waduk. Turut hadir pula perwakilan orang terkena dampak (OTD) Waduk Jatigede antara lain Djaja Albanik, Sona Wijaya, Mahmudin, Ujang Dedi Suherlan, dan Rohmat.

Menurut Bupati semua permasalahan akan diinventarisasi dan ditangani oleh tim gabungan yang melibatkan perwakilan OTD, BPKP, Kabag Tapem, Kabag Kesra, dinas instansi, camat dan Kades lokasi genangan. “Hasil kerja tim akan saya pantau dan evaluasi per minggu agar terlihat peerkembangannya,” ujar Bupati.

Beberapa poin permasalahan disampaikan oleh perwakilan OTD di hadapan Bupati. Diantaranya mereka meminta kepastian ganti rugi atas tanah, bangunan dan tegakan. “Kami hanya ingin kepastian apakah akan dibayar atau tidak. Putuskan saja sekarang,” kata Bupati.

Mereka juga menanyakan kelanjutan pembayaran jalan lingkar dan penanganan 8 bidang tanah di Cibogo yang tergenang padahal tidak masuk genangan. Penanganan fasilitas sosial seperti sarana pendidikan juga menjadi poin yang turut dibahas. Mereka meminta alternatif dalam penyelesaian hak atas tanah selain harus diselesaikan di pengadilan.