Peluang Pendapatan Pemda, Retribusi Pajak Dilimpahkan ke Daerah

22 May 2013 11:32 WIB
 
0
1245
Kabid Pendapatan Asli Daerah pada DPPKAD Asep Rahmat Hidayat, Sip,.Msi
Kabid Pendapatan Asli Daerah pada DPPKAD Asep Rahmat Hidayat, Sip,.Msi

KOTA – Kabid Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Asep Rahmat Hidayat, Sip,.Msi., menyebutkan saat ini pemerintah kabupaten diberikan kesempatan untuk menarik pajak dan retribusi daerah yang semula ditarik oleh pusat.

“Bea perolehan hak atas tanah ini adalah merupakan pajak yang awalnya merupakan sebagai tindak lanjut dari amanat UU 28/2009, tentang pajak dan retribusi daerah dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut sebelas jenis pajak. Yang awalnya, berdasarkan UU 34/2000 itu hanya tujuh pajak. Diantaranya, pajak hotel, restorant, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan bebatuan, parkir, air tanah, sarang bulung wallet, bumi dan bangunan, dan Pajak Bea Perolehan atas tanah dan bangunan,” kata Asep di ruang kerjanya.

Sebut dia, dalam Undang undang Nomor 28, terdapat 11 jenis pajak dan 30 retribusi yang terbagi menjadi tiga baigian, yakni retribusi jasa usaha, umum dan perizinan tertentu.

“Tentusaja pemerintah daerah dituntut juga untuk membuat legal aspek, dalam hal ini regulasi. Dan Alhamdulillah kita, dengan terbitnya UU 28 itu, pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislative sudah menerbitkan perda nomor 8/2010, itu sebagai payung hokum di dalam pemungutan 11 pajak tersebut,” imbuhnya.

Lanjutnya, dengan adanya Perda itu, pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi akan ditindaklanjuti oleh masing-masing peraturan dan keputusan bupati. “Berkaitan dengan BPHTB, kita sudah punya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 27 Tahun 2012, tentang system dan prosedur bea perolahan hak atas tanah dan bangunan di kabupaten Sumedang,” ungkapnya.

Ditanya, semula BPHTB dari pusat kemudian dilimpahkan ke daerah. Ia menyebutkan hal itu berdasar amanat Undang undang Nomor 28, ada beberapa pajak dari pusat.

”Ini ada BPHTB dan PBB, ini ada tenggang waktu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah. Contohnya, BPHTB ini dalam undang-undang ini per-1 januari 2011 itu sudah harus menjadi pajak daerah. Makanya, kami berusaha penuh untuk membuat paying hukumnya dalam perda ini maka perda 8/2010 ini didalamnya ada pajak BPHTB sehingga kita itu sudah bisa melaksanakan pemungutan itu per 1 januari 2011, sedang untuk PBB sector pedesaan dan perkotaan paling lambat kabupaten kota itu bisa melaksanakan paling lambat 1 januari 2014. Apabila kita tidak punya payung hukum  dalam hal ini perda, maka ini akan menjadi kerugian di daerah karena di sisi lain bagi hasil dari pusat sudah tidak ada, tapi daerah juga tidak bisa memungut, tapi untuk Sumedang sudah bisa memungut per-1 Januari 2014,” terangnya.

”Ini serentak se-Indonesia dilakukan pelimpahan ini. Kami pun tatkala ini kita buat baik perda maupun perbup tentu saja ini perlu disosialisasikan, supaya hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan ini bisa dimengerti persis oleh masyarakat. Karena, intinya. Pendapatan daerah ini adalah merupakan elemen yang paling penting untuk mendongkrak sector pembangunan dan pelayanan pada masyarakat,” tambahnya.

Seperti halnya, kata dia, dalam pajak jual beli yang diatur dalam undang-undang tersebut. ”Kita harapkan bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam perhitungan BPHTB bukan dilihat dari NJOP yang terdapat dalam SPPTPB, melainkan berdasarkan aturan didasarkan apabila hal itu terjadi jual beli. Itu akan dinilai sesuai dengan nilai transaksi,” pungkasnya. (IRP)