Panwaslu Sumedang Ingatkan Calon Bisa Batal Gara gara Hal Ini

26 January 2018 13:31 WIB
 
Jajaran Panwaslu dan Disdik Sumedang berfoto bersama.
Jajaran Panwaslu dan Disdik Sumedang berfoto bersama.

SUMEDANG – Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumedang kembali mengingatkan aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri aparatur desa untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan salahsatu pasangan calon.

Hal itu dikatakan Panwaslu Sumedang usai memanggil jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang utnuk klarifikasi terkait pembagian Surat Penugasan pada 3.999 orang tenaga pendidik dan kependidikan non PNS di lingkungan Disdik Sumedang pada 22-23 Januari lalu.

Divisi Penindakan Pelanggaran, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumedang, Ade Sunarya mengatakan menyebutkan terkait aturan tersebut sebenarnya sudah ada pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.

”Pada pasal 71 ayat 1 disebutkan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri dan kepala Desa/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salahsatu pasangan calon,” kata Ade, Jumat (26/1/2018).

Selain itu sebut Ade pada pasal 3 nya juga disebutkan gubernur atau wakil gunernur, bupati atau wali bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salahsatu calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan paslon terpilih.

Karenanya Panwaslu kabupaten Sumedang mengingatkan agar para pihak dimaksud untuk tidak melakukan pelanggaran di lapangan. Apalagi jika melihat sanksinya, sebut dia, sangat berat yakni calon tersebut bisa dibatalkan.

“Pada ayat 5 bahwa, dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3, Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota,” tandasnya. ***FORKOWAS/AD

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.