OTD Jatigede, Menilai Pemerintah Tidak Adil

7 April 2012 10:09 WIB
 
0
Ketua Koordinator, Aliansi Cipaku Lama (ACL), Jaya Albanik
Ketua Koordinator, Aliansi Cipaku Lama (ACL), Jaya Albanik
Ketua Koordinator, Aliansi Cipaku Lama (ACL), Jaya Albanik

DPRD – Masyarakat Orang Terkena Dampak (OTD) Pembangunan Proyek Waduk Jatiede Sumedang, berada di Desa Cipaku Lama, Kecamatan Darmaraja, Sumedang, menilai Pemerintah pusat sudah bertindak tidak adil. Pasalnya, selama kurun waktu hampir 30 tahun, nasib masyarakat Desa Cipaku, belum juga mendapat kepastian terkait dampak sosial yang diterima akibat Proyek Bendungan Jatigede.

Padahal, menurut Ketua Koordinator, Aliansi Cipaku Lama (ACL), Jaya Albanik, saat berkunjung ke DPRD Sumedang. Beberapa waktu lalu, pihak Satker Jatigede, telah berjanji akan menindaklanjuti dampak sosial yang diterima masyarakat Desa Cipaku lama, pada bulan Pebuari lalu. Namun hingga saat ini, langkah yang dijanjikan Satker tersebut, menuru Jaya, tidak terbukti.

Jaya bahkan menilai, Pemerintah melalui Satker-nya, tidak “becus kerja”. Dikatakannya, masyarakat di Desa Cipaku Lama (Cipaku, Karangpakuan, dan Pakualam), hanya meminta bahwa, percepatan penuntasan dampak sosial,khususnya yang diterima masyarakat desa Cipaku lama harus segera diselesaikan. Mengingat realisasi penggenangan waduk Jatigede, menurut rencana hanya tinggal satu (1) tahun lagi. Ironisnya, penyelesaian dampak sosial hingga saat ini belum selesai.

ACL dikatakan Jaya, mengharapkan proses pembebasan lahan harus mengacu kepada UUD 45 ayat 3. Dan UU Pokok Agararia No 20 Tahun 1961. Serta masalah relokasi harus mengacu ke Kepmendagri. Pasalnya, dalam UU Pokok Agararia No 20 Tahun 1961 tersebut, menurutnya, bahwa semua warga OTD berhak direlokasi.

PROMO CONTENT
loading...