Oknum Dewan Minta Jatah Ke Pengusaha

10 December 2012 08:08 WIB
 
0
602
Ilustrasi

SITURAJA – Para pengusaha kontruksi di Sumedang, terutama yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumedang mulai tak nyaman, dengan munculnya biaya dapil yang nilainya mencapai 5 persen dari total yang ditenderkan. Parahnya, jika dana tersebut tak dikocorkan akan menghambat pada pencairan dana.

“Biaya dapil itu adalah istilah baru untuk setoran buat anggota dewan yang mendapatkan dana aspirasi dewan yang turun perkecamatan. Kalau tak salah dananya itu perkecamatan sampai Rp 500 juta. Misalkan, saya anggota dewan dari dapil IV, nah biaya dapil tersebut buat itu,” kata Ketua Kadin Sumedang, H Piping Susanto SE, dalam sebuah acara di Situraja, Minggu (09/12).

Lanjut, Ketua Kadin, para pengusaha di Sumedang pada dasarnya menerima adanya ‘lobi-lobi’ tersebut asalkan dinyatakan dari awal agar para pengusaha dapat menganggarkan biaya tersebut. “Tapi kalau dari awal ada pengumuman proyek tender, muncul itu (biaya dapil), para pengusaha juga tak akan mempermasalahkan hal itu, namun mereka juga minta untuk dibantu dalam tender. Inikantidak kita sudah jumping (menurunkan harga tender), lagi melaksanakan proyek, mau mencairkan dana baru ada pungutan untuk biaya dapil. Itu yang para anggota kami merasa keberatan,” lanjutnya.

Sebut Piping, alasan oknum anggota dewan meminta ‘jatah’ dari dana aspirasi dewan, karena merasa jika cairnya dana tersebut berkat aspirasi mereka. Ironisnya, selain dana tersebut diminta melalui dinas terkait, ada juga oknum anggota dewan yang datang langsung menemui para pengusaha tersebut. “Memang istilahnya mereka meminta kesadaran para pengusaha untuk menyetorkan dana dapil itu, tapi ada juga yang secara tidak langsung mereka datang ke rumah pengusaha. Hal itukansecara tak langsung memberikan tekanan ke para pengusaha. Penekanannya pun bukan dengan cara omongan, tapi dengan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditekan tak dapat dicairkan dari dinas terkait ke pemborong,” lanjutnya.

Dikatakan Piping, praktek pungutan siluman yang dilakukan oknum anggota dewan tersebut baru dilakukan pada priode memasuki Pilkada, pada priode sebelumnya para pengusaha memang tak ada yang curhat. “Kalau dari sebelumnya ada para pengusaha juga tak akan komplen, mungkin menganggap hal biasa. Ini dar awal nggak ada komitmen dana dapil harus dibayar,” ujarnya.

Ketua Kadin Sumedang, H Piping Susanto SE

Disinggung apakah oknum dewan memungut dana siluman dapil, berkaitan dengan modal mereka dalam Pilkada, Piping mengatakan tak tahu hal itu. Namun imbas dari ulah oknum anggota dewan itu, para pengusaha untuk menutup cost dapil, terpaksa banyak mengambil dari qualitas. “Siapa yang dirugikan dari praktek ini ya rakyat. Selain itu kalau ada temuan dari inspektorat mengenai turunnya kualitas proyek yang dikerjakan, yang babak belur itu kita sebagai pengusaha. Seperti contoh waktu mencuat kasus pasar Ujungjaya, sayakansebagai pengusaha yang dikejar-kejar, makanya daripada ribet saya kembalikan lagi. Sudah ada pungutan 15 persen, belum pajak, ada lagi pungutan lain ya babak belur dong pengusaha,” ungkap Pipin.

Tapi pipin pun menyebutkan tak semua anggota dewan memiliki sipat seperti itu, karena sebut dia masih ada anggota dewan yang bersih. Selain ada yang memungut pada saat pencairan dana ada juga oknum anggota dewan yang meminta jatah diawal sebesar 20 persen dengan uang muka diawal, baru ia akan mendapatkan proyek.

Adanya praktek oknum anggota dewan yang seperti itu disesalkan anggota DPRD Sumedang, Ridwan Solihin. Ridwan pun mengaku pihaknya memang mendapatkan dana anggaran aspirasi tersebut yang dianggarkan untuk perbaikan jalan dan saluran irigasi. “Kalau dana infrastruktur yang saya, dianggarkan total semuanya untuk perbaikan jalan dan saluran irigasi atau pembuangan air. Tidak ada fee. Apakah memang komentar itu yang disampaikan Ketua Kadin Sumedang? Perlu diklarifikasi kembali. Harapan saya mudah-mudahan tidak ada fee dalam alokasi dana percepatan infrastruktur yah, kasian juga masyarakat jadi korban,” ungkap Ridwan.(ign)