Nurhasan: Darurat Keselamatan Kerja Projek Infrastruktur Nasional

5 February 2018 10:03 WIB
 
0
Anggota komisi V DPR RI, Nurhasan Zaidi
Anggota komisi V DPR RI, Nurhasan Zaidi

Jadi Jutawan Cuma Modal Nulis

JAKARTA – Kecelakaan terkait pembangunan projek infrastruktur nasional kembali berulang, kali ini di jakarta pada Ahad (4/2). Kecelakaan kerja pada projek pembangunan doble double track (DDT) Kereta Api di Matraman Jakarta Timur itu menewaskan 4 orang pekerja. Terkait hal tersebut, anggota komisi V DPR RI, Nurhasan Zaidi, mendesak pemerintah untuk segera melakukan investigasi secara mendalam dan segera mengambil tindakan tegas.

“Jelas,kita berbelasungkawa dan prihatin dengan musibah ini.  Untuk yang kesekian kalinya dalam 3 bulan terakhir kecelakaan terjadi dengan jenis kecelakaan yang relatif sama. Ini darurat keselamatan kerja bagi projek infrastruktur nasional, tidak bisa di anggap sesuatu hal yang biasa. Jelas ada indikasi masalah disini, kita tidak menghakimi, tapi ini fakta yang berulangkali terjadi, ini menunjukkan projek tersebut minim pengawasan dan tidak memperhatikan keselamatan kerja, ini fatal!” ungkap Nurhasan.

Legislator dari fraksi PKS ini menambahkan bahwa dia dan Komisi V yang membidangi Infrastruktur dan perhubungan ini akan tegas dalam hal ini. “Kita mendesak Pemerintah khususnya Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) yang telah dibentuk untuk segera melakukan investigasi secara mendalam dan lakukan evaluasi terhadap penerapan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja-Red), dan segera akan kita panggil semua pihak yang terkait. Bila ada potensi pelanggaran terhadap UU dan SOPnya, segera tindak tegas, ini mendesak, jangan sampai hal ini terulang lagi.”

“Sesuai dengan pasal 52  UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Jaskon), Penyedia Jasa dan sub penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Jika tidak, penyedia jasa dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara konstruksi hingga pencabutan ijin sebagaimana diatur dalam pasal 96 UU tersebut”, jelas Nurhasan.

Nurhasan meminta kejadian ini harus menjadi perhatian khusus dan peringatan bagi Pemerintah. “Pembangunan yang serentak dan kejar tayang pasti menimbulkan beban moral bagi siapapun termasuk penyedia jasa kontruksi, karenanya pemerintah harus bertanggung jawab. Disamping penyedia jasa kontruksi juga harus mempertanggung jawabkan sesuai hukum dan UU yang berlaku. Berharap ini yang terakhir, harus ada ketegasan dan perhatian khusus untuk masalah ini” tegasnya mengakhiri. ***