Menelisik Potensi In-Efisiensi (Pembengkakan ) Penganggaran Dalam Pelatihan Kepemimpinan ASN

26 December 2017 15:11 WIB
 
1

Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien merupakan sasaran program Reformasi Birokrasi yang Antara lain dengan melakukan harmonisasi Peraturan (Kebijakan) dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas. Namun Demikian, mewujudkan SMART ASN di tingkat daerah akan menjadi tidak mudah jika terdapat kebijakan di tingkat pusat yang multi interpretatif dalam implementasinya. Kebijakan yang dimaksud antara lain adanya pengaturan tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dalam Negeri yang berlaku bagi ASN Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Kemunculan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri berpotensi menimbulkan polemik dalam  penyelenggaraan pelatihan manajerial (kepemimpinan) Aparatur Sipil Negara. Permasalahannya adalah penggunaan istilah kepemimpinan dan kewajiban keikutsertaan yang melibatkan ASN di Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Padahal selama ini sudah ada Diklat Kepemimpinan LAN yang menjadi diklat wajib bagi pemimpin unit kerja di instansi pemerintah. Diklat Kepemimpinan LAN merupakan diklat penjenjangan bagi pejabat struktural di instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I, Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (KANIGARA) telah melakukan kajian mengenai isu strategis tersebut. Kajian yang dipimpin Zulpikar, S.Sos.,MM bersama Tim telah menyusun Policy Brief dengan judul Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ASN. Hasil dari kajian tersebut, secara procedural Permendagri memiliki koherensi dalam hal mengikuti kaidah tata urutan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan dasar hukum terbaru namun demikian terindikasi menginterpretasikan melebihi kewenangan yang dimiliki. Sementara dari tinjauan aspek substansi, disimpulkan bahwa Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri tidak tumpang tindih dengan diklat Kepemimpinan LAN. Bahwa, diklat kepemimpinan LAN ditujukan untuk mencetak pemimpin generik yang siap menciptakan perubahan sedangkan materi diklat pimpemdagri mengarah pada teknis kepemerintahan, antara lain diwujudkan dengan mata diklat pengelolaan keuangan daerah dan hubungan pemda dengan DPRD.

PROMO CONTENT
loading...

1 COMMENT