Menelisik Potensi In-Efisiensi (Pembengkakan ) Penganggaran Dalam Pelatihan Kepemimpinan ASN

26 December 2017 15:11 WIB
 

Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien merupakan sasaran program Reformasi Birokrasi yang Antara lain dengan melakukan harmonisasi Peraturan (Kebijakan) dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas. Namun Demikian, mewujudkan SMART ASN di tingkat daerah akan menjadi tidak mudah jika terdapat kebijakan di tingkat pusat yang multi interpretatif dalam implementasinya. Kebijakan yang dimaksud antara lain adanya pengaturan tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dalam Negeri yang berlaku bagi ASN Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Kemunculan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri berpotensi menimbulkan polemik dalam  penyelenggaraan pelatihan manajerial (kepemimpinan) Aparatur Sipil Negara. Permasalahannya adalah penggunaan istilah kepemimpinan dan kewajiban keikutsertaan yang melibatkan ASN di Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Padahal selama ini sudah ada Diklat Kepemimpinan LAN yang menjadi diklat wajib bagi pemimpin unit kerja di instansi pemerintah. Diklat Kepemimpinan LAN merupakan diklat penjenjangan bagi pejabat struktural di instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I, Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (KANIGARA) telah melakukan kajian mengenai isu strategis tersebut. Kajian yang dipimpin Zulpikar, S.Sos.,MM bersama Tim telah menyusun Policy Brief dengan judul Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ASN. Hasil dari kajian tersebut, secara procedural Permendagri memiliki koherensi dalam hal mengikuti kaidah tata urutan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan dasar hukum terbaru namun demikian terindikasi menginterpretasikan melebihi kewenangan yang dimiliki. Sementara dari tinjauan aspek substansi, disimpulkan bahwa Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri tidak tumpang tindih dengan diklat Kepemimpinan LAN. Bahwa, diklat kepemimpinan LAN ditujukan untuk mencetak pemimpin generik yang siap menciptakan perubahan sedangkan materi diklat pimpemdagri mengarah pada teknis kepemerintahan, antara lain diwujudkan dengan mata diklat pengelolaan keuangan daerah dan hubungan pemda dengan DPRD.

BACA JUGA  Warga protes, diduga tower selluler tak berijin akan diaktifkan

Namun hal krusial lainnya atau dampak yang mungkin ditimbulkan dari kebijakan tersebut adalah memberatkan bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, khususnya dari aspek penganggaran yang dibutuhkan untuk alokasi diklat dan efektivitas pelaksanaan tugas serta fungsi karena mengikuti pelatihan struktural PNS. Terkait dengan kebutuhan anggaran, estimasi pembiayaan untuk mendiklatkan seluruh pejabat struktural melalui diklat kepemimpinan LAN mencapai Rp 8,7 Triliun, dan ketika ditambahkan dengan estimasi biaya diklat pimpemdagri maka bertambah sekitar Rp 5,4 Triliun.

 

Meski begitu, Zulpikar dan Tim merekomendasikan bahwa LAN dan Kemendagri harus merumuskan kebijakan bersama untuk mengatur teknis penyelenggaraan diklat kepemimpinan bagi ASN sehingga tercipta sinergi di antara kedua diklat tersebut. Sehingga penggunaan anggaran pusat dan daerah dapat mewujudkan hasil yang bermanfaat bagi organisasi maupun masyarakat yang dilayani. Kementerian PAN dan RB, sebagai perumus kebijakan bidang ASN, juga perlu turun tangan untuk bersama-sama dengan LAN memperkuat sistem pengelolaan SDM di instansi pemerintah. Sehingga harapan dari Kabinet Kerja untuk menciptakan aparat pemerintah yang efektif dan efisien bisa terwujud dengan segera.

1 KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.