Kontroversi UU 37, Hanya Terkait Denda

1 December 2012 13:04 WIB
 
SIDANG – Hakim Aida Fitriyani SH, tengah proses sidang akta kelahiran, di Aula Kecamatan Darmaraja, Jumat (30/11).

DARMARAJA – Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumedang, Adma, tak menampik jika diberlakukannya undang-undang nomor 37 tahun 2007 di Sumedang, kaitannya dengan penyelenggaraan administrasi bagi masyarakat yang terlambat mengurus pembuatan akta kelahiran banyak ditentang sebagian masyarakat Sumedang, apalagi kabupaten tetangga seperti Garut, sempat menolak undang-undang tersebut diberlakukan di daerahnya.

“Kalau melihat denda yang ditetapkan semua orang tentu tak akan menerima. Selain itu, proses sidang akan membebani masyarakat. Tak bisa membuat akta kelahiran tanpa sidang, karena terlambat itu,” ujar Adma, kepada Sumedang Ekspres disela-sela proses Sidang Keliling bagi Keluarga Miskin (gakin) di Aula Kecamatan Darmaraja, Jumat (30/11).

Disebutkan Adma, disatu sisi diberlakukannya undang-undang itu untuk menegakkan aturan agar masyarakat taat hukum, namun di sisi lain pihak yang terlambat beresiko terkena denda. “Ini barangkali, yang selama ini antara aturan dengan kebutuhan masyarakat belum bisa diterima seratus persen. Karena masyarakat masih ada beban, kecuali, kalau undang-undang itu menyatakan bebas segala-galanya terutama menyangkut biaya, inikantidak. Masyarakat masih takut dengan angka satu juta, padahal pada realisasinya tak sampai satu juta,” imbuh Adma.

Adma menilai keberatan masyarakat bukan pada penerapan aturan justru kaitan dengan munculnya denda. Itu terjadi, menurut Adma, karena tingkat strata ekonomi dan kesadaran hukum di masyarakat Sumedang yang tak merata. “Yang ekonomi lemah memang keberatan dengan aturan ini, tapi bagi yang mampu tak ada masalah,” tambahnya.

Sementara itu dengan berbagai faktor, di Kecamatan Darmaraja, dari yang ditargetkan 40 gakin untuk dapat membuat akta kelahiran. Pada kenyatannya, dalam sidang keliling yang dipimpin hakim, Aida Fitriyani SH, dengan Panitera Pengganti, Heli Sopyan SH, hanya diikuti 25 gakin.

BACA JUGA  Ngurek, Rizal Tewas Tersambar Petir

Program yang didanai dari APBD Sumedang tahun 2012 ini, menurut Adma, baru ditujukan bagi gakin yang terlambat memiliki akta kelahiran lebih dari setahun dan memprioritaskan untuk akta kelahiran yang akan digunakan untuk sekolah atau bekerja bagi pelajar. “Dasar penyelenggaraannya, karena kita menerimasuratedaran dari Mahkamah Agung untuk memudahkan membantu masyarakat. Agar pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan pengadilan untuk peningkatan pelayanan publik. Target dari kegiatan sidang keliling ini, untuk gakin yang belum memiliki akta. Memang inginnya semua warga Sumedang dapat terlayani. Namun, karena disesuaikan dengan anggaran yang ada, tahun ini Disdukcapil hanya menargetkan 502 pembuat akta kelahiran dari gakin di 13 Kecamatan,” beber Adma.

Ke-13 kecamatan yang didatangi sidang keliling tersebut yakni, Kecamatan Sukasari, Tanjungsari, Pamulihan, Cibugel, Darmaraja, Wado, Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Ujungjaya, Surian, Tanjungmedar dan Tanjungkerta. Hingga hari kemarin menurut catatan Disdukcapil Sumedang, sudah 5 kecamatan yang telah melaksanakan sidang atau 200 akta kelahiran gakin yang telah terdata.

Menanggapi kegiatan sidang keliling tersebut, Kusnandang orangtua dari Retno (8) warga Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, mengaku sangat terbantu untuk pembuatan akta kelahiran anaknya yang saat ini duduk di kelas 3 sekolah dasar.(ign)

Foto : Igun Gunawan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.