Kasatpol PP Sebut Gempurs Rusak Barang Milik Pemerintah

8 October 2014 17:42 WIB
 

Kasatpol PP sempat bersitegang dengan aktivis Gempurs.
Kasatpol PP sempat bersitegang dengan aktivis Gempurs.
SUMEDANGONLINE – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bambang Rianto, sempat bersitegang dengan sejumlah aktivis Gempurs. Saat mereka melakukan aksi penurunan baliho Bupati Sumedang yang terpasang di Alun-Alun Sumedang.
“Ini perusakan, bapak akan dilaporkan pada polisi karena telah melakukan perusakan barang milik pemerintah. Sekarang saya laporkan ke pihak kepolisian. Kita sudah mengasih aturan ini,” kata Bambang saat bersitegang dengan sejumlah aktivis Gempurs.
Bambang bersikukuh apa yang melandasi mereka mencabut sejumlah spanduk “Turunkan Bupati Sumedang” itu lantaran sudah melanggar Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009, tentang Penertiban atribut, bendera, spanduk, poster dan umbul-umbul di Kabupaten Sumedang.
Bambang pun sempat memperlihatkan Surat Perintah dari Kasubag Tata Usaha Drs. Dadan MSi., bernomor 800/144/Pol.PP, untuk melakukan penertiban sesuai dengan Perbup Nomor 46/2009 tersebut, pada Selasa 7 Oktober 2014, pukul 18 sampai dengan selesai di ALun-alun Sumedang.
Bambang menyebutkan untuk pemasangan atribut di Alun-alun Sumedang itu harus memiliki izin, bisa melalui proposal atau pun rekomendasi dari Kabag Umum.
“Tapi ini juga belum tentu langsung diizinkan harus dikaji terlebih dahulu. Termasuk tata cara pemasangan jangan melebihi 10 derajat, jangan menyilaukan para pengendara, jangan menghalangi rambu-rambu lalu lintas,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Zeni Muryaman, dari aktivis Gempurs mempertanyakan beberapa spanduk dan baliho yang terpasang bebas di Alun-alun Sumedang. Ia menganggap hal itu illegal, karena tidak ada tanggal. Termasuk baliho visi missi Bupati Sumedang. Zeni pun meminta Satpol PP dan para aktivis untuk meyakinkan apakah baliho visi misi bupati itu, memang berizin.
“Kalau ini melanggar perbup kita turunkan sama-sama,” tandasnya.
Apalagi sebut dia sejak 2009, belum ada sosialisasi tentang adanya Perbup yang dipandangnya dapat mengebiri kebebesan berpendapat. “Pemerintah saja sudah melanggar. Saya menurunkan (baliho bupati) tergantung perbup, aturan yang harus diberlakukan. Kita bantu Satpol PP untuk melakukan pembongkaran,” ungkapnya.
Aktivis lainnya, Kamas Komara, membenarkan jika tidak ada sosialisasi yang dimaksud. “Tidak pernah ada sosialisasi,” tambahnya.
Satpol PP kemudian melakukan pelaporan atas dugaan perusakan tersebut.***

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.