KADES SE KAB. SUMEDANG TUNTUT ADD NAIK

27 May 2010 14:22 WIB
 
2
KADES SEKAB SUMEDANG TUNTUT ADD NAIK

SumedangOnline. Sejumlah Kepala Desa dan Aparat Desa yang tergabung dalam APDESI dan ALPM, Rabu (26/5) kemarin. Mereka mendatangi Gedung DPRD Sumedang, menuntut DPRD melakukan perbaikan ADD.

Aksi unjuk rasa ratusan Kades dan perangkat desa tersebut, didukung dan diikuti oleh perwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta angota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari setiap desa.

“Aksi kami sekarang merupakan aksi fase satu. Apabila aspirasi yang kami sampaikan sekarang tidak mendapat jawaban yang kami harapkan dari DPRD, kami akan datang lagi melakukan aksi unjukrasa fase dua,” ujar Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia Kab. Sumedang Warson, yang juga Kades Jatimukti, Kec. Jatinangor, dalam orasinya di halaman gedung DPRD.

Hal senada disampaikan  Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kab. Sumedang K.S. Supriadi, Ketua Asosiasi LPM Kab. Sumedang Dedi Supriatna, bahkan mereka mengkritik anggota DPRD  Sumedang.

Teriak pengunjuk rasa mengatakan waktu Pemilu mereka datang ke Desa meminta dukungan warga agar terpilih, tetapi saat ini setelah mereka terpilih malah menurunkan Anggaran untuk Desa.

Warson  menuturkan ADD untuk belanja publik dan operasional seluruh desa di Sumedang dari APBD Sumedang pada tahun anggaran 2007 sempat mencapai Rp 22,03 miliar. Kemudian pada tahun anggaran 2008naik menjadi Rp 22,3 miliar, dan pada tahun anggaran 2009 dinaikan lagi menjadi Rp 23,6 miliar. Tetapi di APBD tahun 2010 ini  malah diturunkan menjadi Rp 20,6 miliar, sehingga nilai ADD yang diperoleh desa-desa pada tahun ini rata-rata mengalami penurunan antara Rp 10 juta hingga Rp 14 juta, dibanding ADD yang diperoleh tahun 2009.

2 COMMENTS

  1. Semua Pos Anggaran dipangkas..? Apa ngak salah nech, dengan Pidato Bupati di hadapan Gubernur Jabar pd waktu Peresmian RSUD, dengan BANGGA-nya Bupati menyebutkan bahwa Bantuan dari Provinsi (Rp.9M) walau uannya belum diterima / diberikan ke Kab.Smd, tapi bangunannya sdh jadi.
    Artinya berarti Kab.Smd memiliki dana “simpanan” sebanyak itu..! Yg menjadi pertanyaanya tentu adalah Biaya utk Penghematan itu jgn2 dipakainya utk pembangunan phisik RSUD ?
    Klu begitu pidato Bupati tidak perlu dibanggakan, krn jelas Smd sekarang sdg Devisit.
    Nampaknya Smd kelihatannya sj memiliki PAD yg besar..?
    Hebat….memang…!

  2. ADD itu Dana perimbangan untuk Desa. Jika APBD naik, Dan didalamnya DAU naik, seharusnya ADD juga naik. Kalau kemudian ADD malah turun akibat defisit anggaran. sebenarnya bukan defisit anggaran, tetapi pemerintah terlalu terbebani oleh kewajiban yang sebenarnya pemborosan. sebut saja gaji pegawai sedangkan pegawai begitu besar, tidak efesien. pertanyaannya kalau pemerintah berani memangkas anggaran publik, maka maukah pemerintah memangkas jumlah pegawai?