KADES SE KAB. SUMEDANG TUNTUT ADD NAIK

27 May 2010 14:22 WIB
 
2

Jadi Jutawan Cuma Modal Nulis

KADES SEKAB SUMEDANG TUNTUT ADD NAIK

SumedangOnline. Sejumlah Kepala Desa dan Aparat Desa yang tergabung dalam APDESI dan ALPM, Rabu (26/5) kemarin. Mereka mendatangi Gedung DPRD Sumedang, menuntut DPRD melakukan perbaikan ADD.

Aksi unjuk rasa ratusan Kades dan perangkat desa tersebut, didukung dan diikuti oleh perwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta angota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari setiap desa.

“Aksi kami sekarang merupakan aksi fase satu. Apabila aspirasi yang kami sampaikan sekarang tidak mendapat jawaban yang kami harapkan dari DPRD, kami akan datang lagi melakukan aksi unjukrasa fase dua,” ujar Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia Kab. Sumedang Warson, yang juga Kades Jatimukti, Kec. Jatinangor, dalam orasinya di halaman gedung DPRD.

Hal senada disampaikan  Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kab. Sumedang K.S. Supriadi, Ketua Asosiasi LPM Kab. Sumedang Dedi Supriatna, bahkan mereka mengkritik anggota DPRD  Sumedang.

Teriak pengunjuk rasa mengatakan waktu Pemilu mereka datang ke Desa meminta dukungan warga agar terpilih, tetapi saat ini setelah mereka terpilih malah menurunkan Anggaran untuk Desa.

Warson  menuturkan ADD untuk belanja publik dan operasional seluruh desa di Sumedang dari APBD Sumedang pada tahun anggaran 2007 sempat mencapai Rp 22,03 miliar. Kemudian pada tahun anggaran 2008naik menjadi Rp 22,3 miliar, dan pada tahun anggaran 2009 dinaikan lagi menjadi Rp 23,6 miliar. Tetapi di APBD tahun 2010 ini  malah diturunkan menjadi Rp 20,6 miliar, sehingga nilai ADD yang diperoleh desa-desa pada tahun ini rata-rata mengalami penurunan antara Rp 10 juta hingga Rp 14 juta, dibanding ADD yang diperoleh tahun 2009.

Menurut warson penurunan anggaran tersebut berdampak besar bagi desa, ”sudah jelas itu bisa menurunkan pembangunan di desa-desa. Malahan kegiatan-kegiatan pembangunan kewilayahan di desa-desa yang sudah direncanakan dari dana ADD pun, banyak yang tidak bisa dilaksanakan,” kilah Warson.

Menanggapi kehadiran ratusan peserta aksi tersebut, salah seorang Wakil Ketua DPRD Sumedang Sarnata, segera menyambutnya dan mengajak seluruhnya masuk serta berunding di ruang rapat utama gedung DPRD.

Di ruangan tersebut, mereka juga langsung dihadapi dan berdialog dengan sejumlah unsur pimpinan dan anggota DPRD.  Dalam dialog tersebut Wakil Ketua DPRD Edi Askhari yang juga Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD, dan Ketua Harian Banggar Atang Setiawan. Menjelaskan  ADD 2010 terpaksa diturunkan dari nilai ADD 2009 karena pada saat penyusunan APBD 2010 mengalami devisit anggaran.

“Akibatnya, kami bersama eksekutif terpaksa memangkas sejumlah anggaran kegiatan yang sudah direncanakan. Termasuk ADD, dan anggaran untuk kegiatan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terpaksa kami pangkas. Bahkan anggaran kesekretariatan DPRD juga turut dipangkas, yang semula pada tahun anggaran 2009 Rp 14 miliar, tahun ini kurangi menjadi Rp 12 miliar,” katanya.

Meski demikian baik Edi Askhari maupun Atang Setiawan, memberikan harapan khusus untuk ADD melalui perubahan APBD 2010 ada peluang untuk ditingkatkan kembali. Paling tidak, ujar mereka minimal dikembalikan senilai ADD tahun anggaran 2009. “Barusan kami mengontak dan memperoleh gambaran dari eksekutif, bahwa sekitar bulan Agustus – September tahun ini pendapatan APBD Sumedang ada peluang bertambah. Dan, antara kami Banggar DPRD dengan tim anggaran eksekutif, sebelumnya juga sudah membicarakan dan sepakat, jika ada penambahan pendapat APBD, akan diprioritaskan untuk meningkatkan alokasi dana ADD,” demikian Atang Setiawan menjelaskan.**(SO3)

2 COMMENTS

  1. Semua Pos Anggaran dipangkas..? Apa ngak salah nech, dengan Pidato Bupati di hadapan Gubernur Jabar pd waktu Peresmian RSUD, dengan BANGGA-nya Bupati menyebutkan bahwa Bantuan dari Provinsi (Rp.9M) walau uannya belum diterima / diberikan ke Kab.Smd, tapi bangunannya sdh jadi.
    Artinya berarti Kab.Smd memiliki dana “simpanan” sebanyak itu..! Yg menjadi pertanyaanya tentu adalah Biaya utk Penghematan itu jgn2 dipakainya utk pembangunan phisik RSUD ?
    Klu begitu pidato Bupati tidak perlu dibanggakan, krn jelas Smd sekarang sdg Devisit.
    Nampaknya Smd kelihatannya sj memiliki PAD yg besar..?
    Hebat….memang…!

  2. ADD itu Dana perimbangan untuk Desa. Jika APBD naik, Dan didalamnya DAU naik, seharusnya ADD juga naik. Kalau kemudian ADD malah turun akibat defisit anggaran. sebenarnya bukan defisit anggaran, tetapi pemerintah terlalu terbebani oleh kewajiban yang sebenarnya pemborosan. sebut saja gaji pegawai sedangkan pegawai begitu besar, tidak efesien. pertanyaannya kalau pemerintah berani memangkas anggaran publik, maka maukah pemerintah memangkas jumlah pegawai?