Kader PAN Jabar Sambangi OTD Jatigede

17 June 2013 10:36 WIB
 

Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, Aep Sulaeman S.Sos, M.Ap., saat membaca laporan terkait permasalahan OTD Jatigede.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, Aep Sulaeman S.Sos, M.Ap., saat membaca laporan terkait permasalahan OTD Jatigede.
DARMARAJA – Komisi A DPRD Jawa Barat akan memanggil pihak-pihak yang tergabung di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Pembangunan Waduk Jatigede (Samsat PWJ), terkait molornya penyelesaian penanganan dampak sosial PWJ.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat, Aep Sulaeman S.Sos, M.Ap., saat beraudensi dengan Perkumpulan Orang Terkena Dampak Jatigede Bersatu (Perkot Dam Jatiber) di Kantor Perkot Dam Jatiber, Minggu (16/6).
Kesempatan pertemuan dengan anggota DPRD Jawa Barat tersebut menurut Ketua Perkot Dam Jatiber, Djaya Albanik, memang sangat mereka tunggu. Karena, selama ini sebut dia terkait penangan PWJ dan dampak sosialnya, kerap tak selesai-selesai dan terkesan ngaremeh.
“Ini memang aneh, karena pembangunan waduk Jatigede tersebut sebenarnya memang digandengkan dengan pembangunan waduk Jatiluhur. Kalau untuk Jatiluhurnya sendiri memang sudah beres, kenapa Jatigede tidak beres. Karena memang terus menyisakan masalah,” kata Djaya Albanik.
Ia mencontohkan salah satu Surat Keputusan Bupati Sumedang saat itu, menyebutkan jika pembayaran tanah untuk pembangunan waduk Jatigede itu senilai Rp 5.795/meter, namun saat pembayaran berlangsung. Masyarakat OTD Jatigede hanya menerima Rp 600/meter.
“Masalahnya memang banyak dari mulai tahun 82-86, sampai dengan pembayaran-pembayaran sekarang ini. Selalu menyisakan masalah. Bahkan, pada waktu itu ada indikasi kesalahan klasifikasi karena untuk kelasnya sendiri, saat itu. Hanya ada dua kelas, yakni kelas untuk tanah kebun dan sawah,” jelasnya.
Ironisnya, Ketua Samsat PWJ yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Deny Juanda Puradimaja, mengusulkan agar OTD dipindahkan ke rumah sementara yang disewa. Usulan itu disampaikan Deny ke Menteri Perkonomian agar disewakan rumah selama 14 bulan.
Pernyataan itu kata Djaya, menyulut kegeramanan OTD Jatigede. Bahkan, sebutnya, jika memang harus mengontrak seperti dilontarkan Kepala Bappeda Jabar itu. Pihaknya, meminta untuk dikontrakan di kawasan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Sumedang.
“Kesannya pemerintah itu memang mau memaksakan kehendak, agar tetap 1 Oktober dapat dilakukan penggenangan. Dengan alasan, jika tidak digenang akan berdampak buruk pada pembangunan terowongan, bukan memikirkan bagaimana nasib OTD-nya,” kata Djaya geram.
Sebut Djaya, pada dasarnya masyarakat OTD tidak sudah merelakan tanah kelahirannya digusur untuk PWJ, asalkan. Kata dia, segala permasalahan yang ada segera selesai.
Di sisi lain sebut Kepala Desa Padajaya, Taryana S.P., akibat adanya rencana PWJ tersebut banyak kerugian yang diderita masyarakt OTD. Salahsatunya, infrastruktur yang rusak parah tidak terurus, dengan alasan berbagai bantuan untuk infrastruktur mentok gara-gara daerah genangan tidak diperbolehkan untuk membangun.
“Termasuk Bangub (bantuan gubernur) yang seratus juta saja, banyak desa di daerah OTD yang belum menerimanya. Padahal sudah kita alihkan dari semula untuk infrastruktur ke perekonomian,” bebernya.
Menanggapi hal itu, Aef, menyebutkan pihaknya akan segera melakukan rapat komisi untuk segera memanggil para pihak untuk melakukan audensi bersama. Aef bahkan berasumsi jika PWJ terus molor, justru akan berdampak pada membengkaknya anggaran negara.
“Ngaremeh, itu justru akan merugikan anggaran Negara, karena kan alokasi anggaran ganti rugi itu pertahun jalannya. Makanya, saya minta ke pihak-pihak terkait seperti Perkot ini, untuk tolong data-datanya dikumpulkan dengan lengkap,” tandasnya.
“Masyarakat OTD ternyata saya melihat tingkat kesadarannya sudah sangat tinggi, mereka sudah ridlo. Tinggal sekarang bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya. Saya ingin memfasilitasi persoalan yang ada. Kita akan mengambil akumulasi data yang ada dari OTD dan tim-tim pusat. Terus juga kita akan menanyakan, apakah 1 Oktober itu sudah merupakan suatu kebijakan. Atau, tidak. Makanya, saya akan bawa permasalahan ini ke forum,” pungkasnya. (ign)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.