Ini Alasan Eni Sumarni Kembali Maju Jadi Calon DPD RI

23 April 2018 02:22 WIB
 

BANDUNG – Eni Sumarni, salahsatu dari dua kandidat calon DPD RI yang telah menerima Tanda Terima pendaftaran dari KPU Provinsi Jawa Barat. Hari pertama pendaftaran/penyerahan berkas dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke KPU Jabar hari pertama, Minggu (22/4), tercatat lima pendaftar. Dua calon di antaranya diterima/menerima Tanda Terima (TT) yakni Elan Heryanto dan Eni Sumarni. Tiga pendaftar lain harus memenuhi ketentuan atau syarat yang belum lengkap. Ketiganya adalah Ayi Hambali, Muhamad Sidarta, dan Delfizar.

”Motivasi untuk maju lagi di DPD-RI. Alasannya itu, karena di DPD RI Bunda (Sebutan Eni Sumarni, Red.) bisa terjaga independensi perjuangan untuk daerah. Tanpa ada beban presure dari fihak manapun, bisa terus lantang berjuang untuk kepentingan masyarakat daerah khususnya Jawa Barat,” kata Eni Sumarni.

Berbekal dukungan sebanyak 7.482, Eni mencoba kembali peruntungan di Pemilu 2019 yang akan datang.  ”Hari ini saya  sudah menyerah kan 7.482 dukungan KTP dan Dukungan KTP itu, tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat  171 Desa yang saya tentukan  dan Alhamdulilah  sudah diterima atau menerima Tanda Terima (TT) dari KPU Jawa barat,” sambungnya.

Eni mengaku makin enjoy, dalam memperjuangkan konstituennya di daerah. Apalagi kerja di DPD RI kolektif kolegial, yang artinya segala persoalan daerah dibahas bersama-sama anggota lainnya yang terkait dengan kewenangan masing-masing komite dan alat kelengkapan. ”Sehingga apabila ada permasalahan di daerah dibahas bersama di komite untuk diambil keputusan untuk mensolusi permasalahan tersebut. Sehingga anggota DPD dari seluruh daerah dapat mengangkat permasalahan daerahnya pada saat rapat-rapat internal komite maupun RDPU dengan pakar maupun saat RDP dengan kementerian terkait. Atau kalau permasalahan sangat urgen, komite juga bisa membuat Pansus untuk memberikan saran bahkan mensolusi suatu permasalahan,” jelasnya.

BACA JUGA  Dibangun TNI, jembatan Cicapar segera beroperasi

Dikatakan dia, program anggota DPD RI sesuai tupoksinya yaitu menjembatani antara kepentingan pemerintah daerah dan pusat. “Bunda ke depan akan terus mempererat menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah maupun pusat. Dalam hal ini sinergi dengan pemerintah provinsi dan DPRD provinsi serta dengan pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota harus semakin erat. Agar semua permasalahan daerah yang perlu solusi dari pemerintah pusat bisa sinergi. Sehingga percepatan pembangunan dan ketepatan program yang dibutuhkan daerah bisa berjalan sesuai harapan semua. Apalagi dengann tambahan kewenangan DPD RI terkait pengawasan Perda sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3. Di sini merupakan keniscayaan dari anggota DPD RI  untuk selalu aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar mampu menjembatani kepentingan daerah dengan pusat,” ungkapnya. ***

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.