Ini Alasan Banggar, Kenapa APBD TA 2016 Lambat

15 January 2016 22:15 WIB
 
3
loading...

Laporan Badan Anggaran DPRD Sumedang, mengenai APBD Tahun Anggaran 2016, yang dibaca, Bagus Noorochmat. Dalam laporanya, Banggar mengakui terlambat dalam menentukan RAPBD Tahun Anggran 2016. Hal itu lantaran terjadinya defisit keuangan hingga menembus angka Rp 257 Miliar lebih.  
Banggar menyebutkan banyak faktor yang memengaruhi membekaknya defisit anggaran, salahsatunya terpengaruh pada pemberlakukan tiga Undang-undang, yakni Nomor UU 23/2014 yang telah diubah jadi UU Nomor 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah,  UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 6/2014 tentang Pemerintahan Desa.
“Dampak terbitnya tiga undang-undang dan disharmonisasi regulasi berdampak dalam penyusunan APBD tahun 2016,” ungkapnya.
Dampak yang berpengaruh pada kondisi penganggaran tersebut diantaranya penurunan kapasitas keuangan daerah. Ditandai dengan peningkatan yang tidak signifikan dalam penerimaan daerah. Peningkatan pendapatan yang diproyeksikan meningkat  dari Dana Alokasi Umum (DAU) 8-10 persen, ternyata hanya naik sebesar 2 persen.
“Tambahan penerimaan daerah dari DAK, bidang infrastruktur termasuk dana infrastrutur daerah yang diproyeksikan meningkat 100 miliar hanya tercapai sekitar 37 persen. Sementara pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, baik yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat, belum dapat diproyeksikan dan berakibat unreadicible,” tambahnya.
Meski demikian, sebut Banggar, PAD masih dapat meningkat walaupun kontribusinya belum bisa menutup beban belanja yang terus meningkat. “DAU yang diterima tidak cukup untuk menutup belanja pegawai. Kenaikan DAU sebesar 2 persen (Rp 1,19 Triluan),  belum menutup belanja pegawai pada bagian belanja tidak langsung mencapai 1,4 Triliun lebih,” ungkapnya.
Selain itu, ketentuan UU Desa yang memberikan ketentuan Pemda memberikan ADD sebesar 10 persen atau Rp 126 Miliar lebih, sehingga bertambah menjadi 85 miliar lebih dibanding 2015. Hal itu cukup berpengaruh terhadap kemampuan fiscal daerah. 
“Masalahnya itu tidak termasuk dalam perhitungan komponen DAU. Kondisi demikian, berpengaruh pada belanja langsung yang mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Komponen belanja lain yang tidak masuk dalam alokasi dasar DAU 2016, yaitu komponen gaji PNS yang diangkat akhir Oktober 2015, sebanyak 593 pegawai. Sehingga berdampak pada proyeksi penerimaan daerah yang meleset, dari proyeksi yang ditetapkan dalam KUA PPAS 2016,” lanjutnya.
Lanjut Banggar, pentepan KUA PPAS dalam kondisi defisit sebesar 188 miliar. Sedianya optimis dapat tertutup dari kenaikan DAU yang signifikan. Namun, ternyata semuanya meleset dari proyeksi dan prediksi yang telah ditetapkan. “Ketidak tepatan proyeksi pendapatan yang diikuti proyeksi belanja yang meningkat pada proses penyusunan KUA PPAS 2016 menyebabkan terjadinya defisit anggaran 257 Miliar lebih.  Kondisi defisit anggaran ini memberikan kesulitan bagi Banggar DPRD dan TPAPD dalam merasionalkan anggaran, sehingga pembahasan anggaran mengalami keterlambatan dan tidak tepat waktu dalam menetapkannya,” lanjutnya.
Sementara upaya untuk menutup defisit anggaran tersebut melalui opsi dan berbagai alternatif pilihan. Sayangnya, upaya peningkatan pada bagian pendapatan, peningkatannya belum signifikan dan hanya mampu naik sebesar 17 miliar lebih.
“Upaya menutup devisit melalui pinjaman daerah,sangat sulit dilakukan mengingat keterbatasan waktu dalam proses penganggaran dan opsi lainnya dalam posisi anggaran defisit maksimal 6 persen.  Dari total APBD, sebagai pilihan spekulatif dan beresiko serta akan berdampak pada liquiditas keuangan daerah. Pada akhirnya pilihan yang diambil, adalah dengan rasionalisasi belanja. Proses rasionalisasi belanja tidaklah mudah, seperti dibayangkan, karena memerlukan ketelitian dan pertimbangan yang matang sehingga memakan waktu yang cukup lama,” pungkasnya.

3 COMMENTS