Genjot Pembangunan, DPPKAD Bidik Pendapatan PBB-P2

27 June 2014 01:56 WIB
 
0
789

Plt. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang, Drs.H. Ramdan R. Dedy, M.Si., saat menyampaikan pemaparan.
Plt. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang, Drs.H. Ramdan R. Dedy, M.Si., saat menyampaikan pemaparan.
GRAHA INSUN MEDAL-Plt. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumedang, Drs.H. Ramdan R. Dedy, M.Si., berharap adanya penerimaan dari sector pajak yang lebih optimal dari sebelumnya.
Hal itu perlu digenjot menurut Ramdan, karena untuk mensukseskan rencana pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang, yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014.
Menurut dia, seluruh pembangunan itu memerlukan dana yang cukup besar, maka sebutnya, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang harus lebih dioptimalkan.
“Dengan menyadari pentingnya penerimaan PBB, maka saya berharap saudara-saudara dapat mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak untuk membawa PBB lebih awal tidak menunggu tanggal jatuh tempo,” imbau Ramdan.
Selanjutnya, kata dia, sesuai dengan Laporan dari penyelenggara jika realisasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun 2014, dikelola oleh Desa/Kelurahan.
Berdasarkan laporan dari Bank BJB Cabang Sumedang, hingga Tanggal, 18 Juni 2014 baru terealisasi sebesar Rp.5.448.034.980 atau 25,22% dari target sebesar Rp 21.600.000.000.
“Yang berarti masih kurang sebesar 4,7%, dari sekala prioritas hingga triwulan II Harus sudah mencapai 30%. Maka saya ucapkan terima kasih kepada kecamatan dan desa/keluarahan yang realisasi penerimaannya cukup baik serta kepada kecamatan dan desa/kelurahan yang realisasinya masih relatif kecil, untuk segera mengambil langkah-langkah dan upaya dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB Tahun 2014, dan kita semua dapat berpartisifasi secara aktif, sehingga pembayaran PBB dapat dibayar lebih awal,” ungkapnya.
Berkenaan dengan hal itu, sebut Ramdan, maka perlu didukung dengan kesadaran para wajib pajak dan kemampuan para pengelola PBB Perdesaan dan Perkotaan dalam pengadministrasian termasuk penagihannya.
“Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumedang, melaksanakan kgiatan Pembinaan dan Penyuluhan kepada Pengelola PBB tingkat Desa/Kelurahan dan Tokoh Masyarakat,” pungkasnya.
Laporan : Iwan Rahmat