Gagas Kota Kembar Parepare-Sumedang

29 October 2011 20:51 WIB
 
0

PAREPARE – Setelah sebelumnya digagas kota kembar Parepare-Tawau, kini dilirik lagi kota kembar Parepare- Sumedang, Jawa Barat.

Direktur Yayasan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM), Ibrahim Fattah sebagai salah satu penggagas mengatakan, dua daerah tersebut punya alasan, sehingga bisa digagas menjadi kota kembar.

Salah satu pertimbangannya, ada kemiripan soal perencanaan pembangunan, yaitu masing-masing punya kebijakan pagu indikatif Musrembang dalam mendapatkan alokasi anggaran, sehingga masyarakat tidak lagi berhayal, apakah usulannya ditolak atau diterima. “Itu karena anggarannya diketahui lebih awal,” katanya, kemarin. Kemiripan kedua, masing-masing daerah punya forum delegasi Musrembang yang disingkat dengan SDM.

Tujuan forum SDM ini, mengawal usulan Musrembang agar betul-betul bisa terakomodir mulai dari rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) hingga ketahapan berikutnya yaitu KUA-PPAS, selanjutnya APBD. Dalam rangka membicarakan dua hal ini, pihak LP2EM memfasilitasi daerah ini bertemu pada kegiatan workshop pertama yang direncanakan berlangsung di restoran Dinasty selama dua hari, 3-4 November.

Dalam kegiatan ini, melibatkan stakeholder, yakni Pemda, DPRD, akademisi, media, forum SDM, dan forum fasilitator yang jumlahnya 30 orang. Semua komponen yang dinilai penting, diharapkan duduk bersama, apakah gagasan ini diterima atau ditolak jadi kota kembar. “Tapi kalau stakeholder menerima, itu berarti pemerintah Sumedang harus melakukan workshop yang sama di Sumedang dengan meminta persetujuan dari stakeholdernya. Selanjutnya, jika dalam workshop Sumedang setuju dengan gagasan kota kembar, maka dilanjutkan dengan pertemuan ke-3 di Jakarta ataukah di Yogyakarta dan Bandung,” katanya. Dalam pertemuan ke-3 ini, dihadirkan dua Kementerian, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Disebutkan, kota kembar ini sebagai tawaran model pemerintah Indonesia. Apalagi anggota DPRD Parepare sudah pernah belajar ke Sumedang. Hal yang ingin dicapai dari gagasan ini, tambah Ibrahim, dua daerah ini saling belajar bagaimana tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Banggar DPRD menyusun anggaran daerah yang propoorsional, serta bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan proses pembangunan agar dua daerah ini bisa menjadi kiblat reformasi perencanaan partisipatif yang mirip di Porto Alegry City, Brasil. (han/lim)