Edi Askhari : DPRD Tumpul Bela OTD Jatigede

30 March 2012 18:52 WIB
 
Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

DPRD – Terbentuknya Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) Jatigede dinilai, Edi Askhari, Wakil Ketua DPRD Sumedang, tidak akan berjalan efektif dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan dampak sosial akibat pembangunan mega proyek Jatigede.

Edi justru berpendapat, pihak DPRD dalam menyikapi masalah dampak sosial, seharusnya, kata dia, didukung dengan cara penyampaian politik dengan membentuk panitia khusus (pansus), yang mengawal terselesaikannya dampak sosial yang diterima OTD (Orang Terkena Dampak).

”Pansus ini, nanti bisa merupakan sebuah alat yang tepat bagi DPRD, guna merumuskan sikap politik DPRD dalam mengawal berbagai masalah yang ada akibat Proyek Jatigede. Dan kalau DPRD menolak untuk dibentuknya Pansus ini, maka semua rakyat Sumedang, mempunyai hak untuk menolak keberadaan mega proyek itu,” ujar Edi, pada Audensi OTD Aliansi Cipaku Lama (ACL) dengan DPRD Sumedang, di ruangan Paripurna, Rabu (28/3).

Dikatakan Edi, selama ini, DPRD Sumedang dianggap tidak berdaya, DPRD diangggap tumpul dalam memperjuangkan hak-hak OTD. Untuk itu, kata Edi, DPRD harus bisa bersikap tegas dengan segera merealisasikan terbentuknya Pansus dimaksud hitam dia tas putih guna merumuskan sikap politik DPRD Sumedang bersama sama dengan rakyat khususnya OTD, guna memperjuangkan hak-hak rakyat.

”Terus terang, saya tidak lagi percaya terhadap yang namanya Samsat maupun satgas Jatigede, karena organisasi tersebut tidaklah efektif dalam menyelesaikan dampak sosial akibat pembangunan proyek Jatigede, keberadaan organisasi tersebut hanyalah menghambur hamburkan uang negara. Yang dibutuhkan sekarang adalah diturunkan Kepres tentang Satgas khusus penanganan dampak sosial akibat dari mega proyek Jatigede,” tandsnya.(Teguh)

BACA JUGA  Jamaah Haji Asal Sumedang, Wafat Di Makkah

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.