Dugaan penyimpangan Waduk Jatigede dilaporkan ke KPK

23 September 2016 02:47 WIB
 
0
Koordinator aksi unjukrasa, Ifan Yudhi Wibowo saat tiba di Gedung KPK.
Tanti
Koordinator aksi unjukrasa, Ifan Yudhi Wibowo saat tiba di Gedung KPK.

SUMEDANGONLINE: Setelah melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPera), ratusan pedemo langsung menuju gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Kedatangan mereka dikawal personil dari Polda Metrojaya.
“Setelah mendaftar dan diseleksi oleh petugas KPK, kami diterima oleh Kepala Biro Pengaduan dan pelayanan KPK. Disana saya menjelaskan, bahwa biaya senilai Rp 7,6 trilyun habis untuk membangun mega proyek yang tidak mensejahterkan rakyat. Padahal dana itu dipinjam dari Negeri China yang dimana rakyat punya tanggung jawab turut membayar. Itu uang negara,” kata Ifan Yudhi Wibowo, Kamis (22/9/2016).

Notulen rapat dengan KemenPUPera, sebelum ke KPK.
Notulen rapat dengan KemenPUPera, sebelum ke KPK.
Anehnya, sebut dia, dengan dana sebesar itu proyek Jatigede hingga saat ini masih menyisakan masalah. Dugaan korupsi ratusan juta bahkan miliar rupiah terjadi disitu.
“Jadi, semua kita buka di Gedung KPK. Saya punya alat bukti cukup atas dugaan korupsi di Jatigede,” tandasnya.
Sebut dia, dugaan korupsi itu ada diberbagai bidang, mulai dari pembebasan lahan, pekerjaan kontruksi. “Semua sudah kita buka di KPK. Lihat saja, pengerjaan jalan untuk relokasi penduduk yang dilakukan Tahun 2012 – 2014 banyak yang tidak jelas, dana peruntukan untuk pembebasan lahan relokasi penduduk salah peruntukan saya menduga keuangan negara yang jumlahnya ratusan miliar digunakan untuk hal-hal yang tidak jelas,” tambahnya.
Bahkan temuan Ifan, banyak tanah yang dibayar dua kali. Sehingga ia menyebut sangat wajar jika kualitas pembangunan kontruksi waduk Jatigede sangat buruk.
“Negara diduga mengalami kerugian Rp 800 milard lebih, ini bukan hal yang dianggap main-main. Hutang Rp 7,6 triliun untuk membangun waduk Jatigede itu menjadi beban Negara selanjutnya juga beban warga masyarakat,” tambahnya.***