DPPKAD Telusuri Aset Daerah di Wilayah Genangan

11 December 2012 19:17 WIB
 
0
580
DPPKAD mengadakan sosialisasi pengelolaan keuangan dan asset daerah dihadapan para guru dan UPTD di Aula Kantor Kecamatan Darmaraja, Senin (10/12).

DARMARAJA – Disinyalir banyaknya asset daerah yang ada di wilayah genangan Jatigede yang terkena proyek nasional tersebut, mendapat perhatian serius Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Sumedang. Menurut Kepala DPPKAD Sumedang, H Zaenal Alimin, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran terkait asset daerah tersebut.

“Sudah setahun ini kita melakukan penelusuran terkait asset daerah bekerjasama dengan BPKP. Misalnya, asset sekolah yang ada di wilayah genangan mana saja yang masuk ke kas daerah terutama dilihat dari status tanahnya, karena kanada sekolah yang berada di tanah kas desa. Jika itu masuk ke kas daerah kita akan terus kembalikan,” ujar Zaenal Alimin kepada Sumedang Ekspres, usai mengikuti kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah bagi guru yang diwakili Kepala Sekolah dan Kepala UPTD, TK, SD dan PNF se-Kabupaten Sumedang, di Aula Kecamatan Darmaraja, Senin (10/12).

Sebagai analisa kasus ia mencontohkan, SMP Negeri 1 Wado yang tanahnya terkena proyek Waduk Jatigede, pihaknya sebut Zaenal, langsung mengeluarkan dana untuk tanah relokasi SMP Negeri 1 Wado, senilai penggantian tersebut sebelumnya. “Karena kita mendapat informasi ada dananya dan sebesar itu pula kita keluarkan untuk pengadaan tanah kembali,” imbuh Zaenal.

Sementara itu untuk bangunan SMP Negeri 1 Wado, menurut Zaenal, ranahnya sudah masuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. “Yang masuk ke pengelolaan kas daerah itu hanya tanahnya, jadi sekarangkanyang belum dibangun itu bangunan sekolahnya saja. Dan itu tugas dinas pendidikan untuk mendesak ke Pemerintah Pusat agar segera cair,” tambah Zaenal.

Kaitan dengan bangunan sekolah dasar yang banyak bertebaran di beberapa desa yang terkena proyek Jatigede, lanjut Zaenal, hal itu tergantung dari status tanah untuk pembangunan SD tersebut sebelumnya. “Tergantung dari status tanah, tetapi selama ini belum saya dengar tanah-tanah untuk SD itu masuk ke kas daerah, ini yang lagi kita telusuri,” tandasnya.

Menyinggung soal kegiatan yang dilaksanakan DPPKAD di Aula Kecamatan Darmaraja tersebut. Dikatakan Zaenal, kegiatan tersebut diadakan untuk melakukan sosialisasi pengelolaan keuangan terhadap para guru yang diwakili kepala sekolah dan UPTD,TK,SDdan PNF se-Kabupaten Sumedang.

“Kita perlu menyosialisasikan bagaimana keuangan daerah itu dikelola, supaya seluruh pegawai termasuk para guru melalui kepala sekolah dapat memahami pendapatan dari mana saja yang dikelola pemda (Pemerintah Daerah), kemudian digunakan untuk apa saja,” ujarnya.

Selain itu sebut Zaenal, dalam kegiatan yang banyak diikuti kalangan pendidikan tersebut lebih banyak menekankan kaitan dengan pengelolaan dan pemahaman tunjangan profesi guru. “Agar ada pemahaman dalam hal mengelola tunjangan profesi guru sebab kalau tak ada kesamaan pemahaman tentang pengelolaan dana profesi guru akan terjadi misspersepsi yang berdampak pada perubahan-perubahan kepada kita (DPPKAD), sehingga dalam pemaparan tadi lebih diangkat bagaimana cara tunjangan profesi guru. Diharapkan mereka paham, dengan kondisi itu,” terang Zaenal.

Selama ini kata Zaenal, tunjangan profesi guru memang belum full selama 12 bulan dibayarkan, ia pun berharap para guru dapat berjuang bersama untuk mendesak ke Pemerintah Pusat agar ke depan tunjangan profesi guru dapat dibayar full setahun, 12 bulan, tanpa ada istilah dirapelkan. “Karena selama inikanbelum full 12 bulan, walau pun pada akhirnya memang dibayar juga, dengan istilah dirafelkan,” pungkasnya.(ign)