Dihadapan Peserta Konkerkab PGRI, Kadisdik Sampaikan Program Bupati Eka

24 February 2018 04:02 WIB
 
1
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) kabupaten Sumedang, H. Sonson Mukhamad Nurikhsan
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) kabupaten Sumedang, H. Sonson Mukhamad Nurikhsan

Jadi Jutawan Cuma Modal Nulis

PANGANDARAN – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) kabupaten Sumedang, H. Sonson Mukhamad Nurikhsan menyampaikan rencana program bupati Sumedang (nonaktif) Eka Setiawan. Hal itu disampaikan saat dirinya memberikan sambutan pada acara Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) Satu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Hotel Sinar Rahayu 3 kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Sebelum menyebutkan nama bupati Eka, Kadisdik terlebih dahulu memberikan pertanyaan pada para peserta, Pak Bupati Urang Saha? Lantas dia juga menerangkan jika Bupati Sumedang masih Eka Setiawan karena baru akan berhenti pada 5 Juli 2018.

Seperti diketahui Eka Setiawan merupakan salahsatu calon bupati Sumedang petahana. Saat ini secara aturan Eka cuti dari jabatannya sebagai Bupati Sumedang. Untuk pelaksanaan tugasnya saat ini telah ada pejabat sementara dari Provinsi Jawa Barat.

”Manakala para PNS ini menjadikan potensi, potensi untuk membangun pelayanan pendidikan di kabupaten Sumedang. Dan Pak Bupati, Pak Bupati urang saha? Pa Eka. Pak Bupati teh berhenti sampai dengan 5 Juli, ayeuna teh Pak Bupati nuju cuti. Pak Bupati, Pak Eka, mengagendakan untuk seluruh guru sekolah derajat kesetarannya lebih meningkat. Sok taroskeun. Khususnya untuk sekolah sekolah di bawah 150 muridna, itu akan ada subsidilah. Subsidi untuk mensetarakan, kumargi seueur sakola anu muridna kirang jauh dari ibu kota, sementara kegiatan kegiatan lebih banyak di ibu kota,” kata Sonson.

Meski demikian sebut dia, ada juga sejumlah sekolah di pinggiran Sumedang yang telah memperoleh subsidi. “Mudah mudahan di perubahan 2018 sudah bisa terangkat, jadi informasi subsidi di tahun 2018. Mudah mudahan langkung meningkat. Sehingga komitmen dari hasil rembug nasional, untuk non pns juga meningkat. Tahun 2018 sekarang, meningkat untuk honor nu PNS,” tambahnya.

Menurutnya hal itu merupakan realisasi dari Surat Tugas, bisa direalisasikan hal itu lantaran sudah tidak ada lagi UPT sehingga dananya tidak lagi masuk ke UPT. “Kita sudah legal dalam aturan, walaupun rada lumayan oge dari dewan, membenturkan dengan aturan aturan dari pusat TPP tea. Bahkan Undang undang dicacandak, kanggo dasar melemahkan pelimpahan kewenangan bupati ka kepala dinas mung kantun hiji deui nyuhunkeun doana oge doronganna. Naon nu hiji eta, private perorangan untuk penugasan PNS,” tambahnya.

Karena sebut dia, pemindahan guru lebih dari empat tahun harus oleh Bupati. “Makanya sekarang, mohon maaf, saya sampaikan di sini. Tidak semua, guru itu lulus, sok aya nu rada mengkol,” sambungnya. Pihaknya pun telah mengajukan rancangan peraturan bupati terkait penugasan Guru PNS. *** IWAN

1 COMMENT