Didi: 200 Koperasi Di Sumedang Kurang Sehat

11 October 2012 15:26 WIB
 
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumedang, Drs Didi Kurdi Salkasaputra M.Si.

JATINUNGGAL – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumedang mencatat dari 450 koperasi yang saat ini aktif karena telah menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), 250 dalam kondisi sehat, sementara sisanya dalam kondisi sebaliknya, terutama untuk koperasi-koperasi yang bergerak dalam simpan pinjam.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumedang, Drs Didi Kurdi Salkasaputra M.Si, kepada Sumeks usai mengikuti sebuah acara di Kecamatan Jatinunggal, Kamis (10/10).

Di sisi lain, Didi pun menilai saat ini jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Sumedang, sudah dalam kondisi terlalu banyak. “Kami menganggap jumlah koperasi di Sumedang itu sudah terlalu banyak, catatan Dinas Koperasi ada 552 koperasi, tapi dari jumlah itu yang aktif hanya 450-an,” ujar Didi Kurdi, kemarin.

Disisi lain khusus koperasi simpan pinjam sebut Didi, masih belum mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat terkait belum adanya jaminan keamanan, tak seperti bank konvensional ada pihak yang memberikan jaminan keamanan seperti adanya LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

“Yang jadi masalah sekarang, di koperasi simpan pinjam itu, tak ada lembaga penjamin kredit seperti LPS di bank,” jelasnya.

Ditanya, apakah hal itu dapat diusulkan kepada pemerintah, menurut Didi, permasalahan tersebut sudah merupakan permasalahan nasional, pihaknya sendiri lama mengajukan namun sejauh ini masih menunggu keputusan dari pusat.

Kolepnya beberapa koperasi yang ada di Sumedang, lanjut Didi, ada kaitannya dengan program instan dari pemerintah seperti Binmas dan KUT. “Karena kan saat ada kebijakan penyaluran dana program itu harus melalui koperasi, seperti saat Binmas, Inmas dan KUT itu terhenti, maka koperasi-koperasi yang dahulunya mendapatkan fasilitas untuk dia bergerak dia tak lagi dapat bergerak karena tak ada suntikan fasilitas, padahal seharusnya koperasi sebagai badan usaha dapat dikelola secara bisnis,” ujar Didi.

BACA JUGA  SPESIALIS PENCURI BERAS, DICIDUK POLSEK DARMARAJA

Nasib serupa juga menimpa Koperasi Unit Desa (KUD). Semasa order baru KUD mendapat berbagai fasilitas, termasuk KUR (Kredit Usaha Rakyat), sayangnya lanjut Didi, akibat hutang terlalu banyak, KUD pun kolep, bahkan kena blacklist oleh BI Checkhingtak dapat mengakses KUR.

“Akhirnya kepercayan masyarakat terhadap KUD itu terkikis, sehingga jika sekarang ada pihak yang mau menumbuhkan kembali, sudah kurang mendapat kepercayaan lagi. Selain tiu KUD pun sekarang kurang dapat mengakses modal dari bank seperti KUR dari program pemerintah, KUD tak dapat mengakses KUR, karena sebelumnya punya permasalahan KUT. KUR tak dapat dicairkan karena kena BI Checking, itu salahsatu kendalanya,” pungkasnya.(ign)

2 KOMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.