Diabaikan, Sejumlah Anggota Komisi A DPRD Sumedang Ngaku Kecewa

Dinas Pendidikan Ngaku Telat Datang

23 January 2018 16:44 WIB
 
0

Jadi Jutawan Cuma Modal Nulis

SUMEDANG – Imbas tak digubrisnya undangan dari Komisi A DPRD Sumedang, sejumlah anggotanya mengaku kecewa dengan kinerja Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Padahal menurut agenda hari ini Komisi A memanggil Bupati, Kadisdik, BKPSDM, dan Bagian Hukum Setda berkait masalah honorer yang diberi SK penugasan oleh pihak Disdik Sumedang, ironis para pihak yang diundang tak juga muncul hingga Dua jam lamanya.

Anggota DPRD Sumedang Atang Setiawan dari Fraksi PDI Perjuangan bahkan mengutuk kinerja Bupati Sumedang yang dianggapnya telah melecehkan undangan DPRD Sumedang. “Secara pribadi saya mengutuk kinerja bupati terhadap pelecehan yang dilakukan kepada DPRD, yang hari ini mereka yang memulai tetapi pada saat kita mencoba menyelesaikan, memberikan cara terbaik bagi saudara saudara kita. Ini malah diabaikan begitu saja,” ujar Atang.

Senada dikatakan Anggota DPRD Sumedang dari Fraksi PAN Dudi Supardi, bahkan Dudi mengusulkan untuk menggunakan hak dewan interpelasi. “Kita tingkatkan saja yang menjadi hak DPRD adalah hak interplasi, seperti itu. Karena ini sudah pelecehan, sudah tidak menghargai dewan. Kita gunakan (hak interpelasi). Meskipun mungkin tidak mungkin (waktunya) ke kejar,” ungkapnya.

Anggota DPRD lainnya dari Fraksi Golongan Karya, Jajang Heryana juga mengutuk tindakan bupati tersebut. Dia juga menyebutkan bupati telah mempolitisasi SK honorer. “Bupati bersama dinas pendidikan, mengabaikan undangan dari DPRD Kabupaten Sumedang. Padahal ini menyangkut hal yang sangat urgent, terkait dengan nasib warga Kabupaten Sumedang yang kebetulan mengabdi pada Dinas Pendidikan. Kami Komisi A tidak mau menyebutkan honorer, atau Non PNS. Karena kami berpatokan pada Undang Undang ASN 5/2014 bahwa sudah tidak dikenal lagi istilah honorer. Dan kami dari Komisi A, khusunya. Berkomitmen ingin menyelesaikan dulu honorer kategori dua. Yang telah dikunci di Perbup 99, bahwa yang sudah mengikuti uji publik di tahun 2013 sebanyak 2452 plus susulan itu sudah di Perbup. Nah sekarang dinas pendidikan, mengeluarkan kembali surat penugasan jumlahnya juga luar biasa. Tenaga pendidikan dan kependidikan di Dinas Pendidikan Sebanyak 3.999, padahal data di BKPSDM di luar lingkup Dinas Pendidikan saja honorer K2 hanya kurang lebih 1.500,” ujar Jajang.

Dia juga menyebutkan bupati berupaya memberi harapan pada honorer agar terpilih lagi menjadi kepala daerah. “Kami punya keyakinan bahwa kegiatan kemarin, dan hari ini yang dilakukan oleh Pak Bupati beserta Jajaran Dinas Pendidikan meyakini memberi harapan palsu kepada masyarakat sehingga diiming iming ingin dipilih jadi kepala daerah lagi,” tutupnya.

Menyikapi kejadian ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Sumedang Unep Hidayat menyebutkan pihaknya telah datang, karena ada kegiatan lain. Disdik baru datang sekira pukul 12.30 WIB.

Terkait penerbitan SK penugasan tersebut dia menyebutkan hal itu bukan pengangkatan honorer, melainkan SK penugasan guru dalam tenaga pendidikan dan non kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. “Dasar keluarnya SK penugasan itu, berawal dari aksi ksi yang dilakukan tenaga honorer yang menyampaikan aspirasi untuk ditingkatkan kesejahteraannya,” ungkap Unep pada wartawan.

Atas aksi itu, kemudian keluarlah surat rekomendasi dari pimpinan DPRD yang ditandatangani langsung Ketua DRPD Sumedang Irwansyah. “Isi rekomendasi itu memerintahkan agar bupati melegal formalkan tenaga honorer. Kemudian memerintahkan bupati untuk menaikan insentif honor yang dari 2004 belum naik senilai Rp 125 ribu. Jadi justru kami ini menindak lanjuti rekomendasi dewan ini. Merealisasikan rekomendasi ini memakan waktu lama karena harus melalui mekenisme. Nah, karena desakan itulah, kemudian bupati, didorong atas adanya rekomendasi dewan, berani mengeluarkan SK penugasan,” ujarnya. ***