DI DARMARAJA 4 DESA AKAN DIHAPUS

15 June 2011 01:32 WIB
 

DARMARAJA – Setelah melakukan pendataan di wilayah desa yang terkena proyek Jatigede, Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Aef Saefudin, memberikan pernyataan kepada salahsatu media, pihaknya telah mengelompokan desa dengan kondisi dihapus, digabung dan tetap sebagai desa. Keempat Desa tersebut Leuwihideung, Jatibungur, Cibogo dan Cipaku di Kecamatan Darmaraja, satu Desa yang hilang di Kecamatan Wado, yakni Desa Padajaya dan Sukakersa di Kecamatan Jatigede.

Menanggapi pernyataan tersebut camat Darmaraja, Drs. Muhsin Balya, mengaku secara defacto hal tersebut akan secara otomatis terjadi penghapusan untuk desa – desa yang wilayah dan penduduknya tergenang, namun secara dejure penghapusan tidak begitu saja, harus ada aturan yang melindungi aturan penghapusan tersebut.

“jadi yang harus lebih dahulu itu penataan sebuah aturan, ini bukan hanya Peraturan Daerah (Perda), tetapi harus perkodifikasi (inventarisir, red.) dan terdokumentasi di pusat, jadi sebelum mengarah kesana (penghapusan, red.), pusat juga harus berperan aktif, apakah dengan membuat undang – undang atau dengan peraturan pemerintah, baru ditingkat kabupaten kota dengan Perda, yang menyatakan penghapusan desa – desa yang secara defacto akan dihapus karena akan tergenang. Itulah secara normatif dalam aturan pemerintahan, harus itu” ungkapnya, kemarin (14/06) di ruang kerjanya.

Disinggung permasalahan yang masih terjadi seperti adanya wilayah yang belum dibayar, dan proses relokasi penduduk Jatigede yang masih belum pasti. Muhsin menekankan, justru karena itulah harus ada sebuah aturan yang jelas, yang mampu menginvetarisir berapa jumlah yang tergenang secara utuh desa dan penduduk, baru kemudian dilaporkan ke tingkat pusat.

Namun demikian, pihaknya akan segera mempersiapkan segala sesuatu untuk desa – desa yang akan dihapus tersebut, diantaranya dengan membangun sinergitas kebersamaan sesuai dengan saran dari bupati Sumedang, Don Murdono.

BACA JUGA  Ali Sadikin Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

“bupati sudah proaktif dengan permasalahan ini, dengan adanya penandatanganan komitmen antara pemerintah daerah dengan ketua DPRD dan konsorsium, menyikapi adanya OTD, bukan hanya to, sampai dengan komitmen saja, kata pak bupati. Justru tindak lanjut setelah dibuat komitmen harus membangun kebersamaan, menginvetarisir beberapa permasalahan, yang nantinya dilaporkan ke tingkat pusat, termasuk diantaranya relokasi, fasilitas umum dan sosial,” ungkapnya.

Sementara itu kepala Desa Jatibungur, Sahya Sukarya Putra, dikonfirmasi mengenai desanya yang akan dihapus, menyebutkan pihaknya menerima segala aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah itu, namun ia menekankan pemerintah dapat segera menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi.

“pada prinsipnya warga taat asal sesuai dengan undang – undang dan peraturan pemerintah tentang masalah harta benda yang dibutuhkan oleh negara dan kepentingan umum, namun pemerintah harus menanggulangi dampak sosial akibat itu”ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyebutkan sesuai dengan Permendagri nomor 15 tahun 1975, bahwa Desa Jatibungur akan dimukimkan kembali.

“masyarakat kami pada umumnya ingin bedol desa, sesuai dengan permendagri nomor 15 tahun 1975, bahwa untuk desa Jatibungur akan dimukimkan kembali. Namun bukan masyarakat yang harus mencari lahan relokasi, tapi pemerintah yang menentukan dengan tanda kutif tanah tersebut tidak bermasalah, karena kami sudah beberapa kali melakukan survey ke bakal relokasi seperti Ujungjaya, Mulyajaya dan Conggeang wetan, ternyata permasalahannya distatus tanah tersebut, namun hingga saat ini masyarakat Jatibungur belum mengacu ke arah minat relokasi, karena masih ada beberapa yang terlewat pada pembebasan tahun 1986 kurang lebih sekitar 6 Ha.” paparnya.

Jika opsi bedol desa tidak dikabulkan pemerintah, kemungkinan untuk Desa Jatibungur akan memilih opsi menerima konfensasi yang dulu ditawarkan Rp 60 juta per-kepala keluarga.

BACA JUGA  Dibalik Tampomas Yang Meranggas

“jika opsi konfensasi berarti itu rakyat yang nanti menentukan wilayahnya” tuturnya.(igun gunawan)

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.