DEWAN AKAN BENTUK PANJA REKRUITASI DEWAN PENGAWAS RADIO

27 May 2010 14:17 WIB
 
0

Undang-undang No. 32 tahun 2003 tentang Penyiaran sudah berlaku sejak tahun 2003 yang dipertegas PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik yang diterbitkan sejak tahun 2005. eRKS FM sebagai lembaga penyiaran yang selama ini dikelola sebagai Lembaga Penyiaran Milik Pemerintah atau RSPD diamanatkan untuk melakukan penyesuaian status kelembagaannya dari RSPD menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. eRKS sendiri sudah melakukan banyak perubahan terkait penyesuaian sebagaimana ketentuan peraturan berlaku, bahkan telah pro aktif sebelum PP keluar misalnya telah mengajukan proposal pengajuan IPP (Ijin Penyelenggaraan Penyiaran) dengan mengajukan Ijin sebagai lembaga Penyiaran Publik Lokal. ke Komosi Penyiaran Indonesia KPID Jawa Barat sejak 29 Januari 2005 dan KPID Jawa Barat telah melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) terhadap eRKS pada bulan Juni 2005, “EDP eRKS merupakan EDP pertama kali dilakukan KPI, atau bisa dikatakan eRKS merupakan radio pertama yang di EDP oleh KPI, bahkan Surat Kelayakan diterima eRKS tahun 2005 itu menjadikan eRKS terbaik dalam kelayakan”. Kata Asep Anang Supriatna, Pimpinan Redaksi eRKS FM yang. Sejak awal menjadi bagian yang terus memperjuangkan penyesuaian status kelembagaan eRKS FM menjadi Radio Publik Loka.  “Ini Amanat Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2005 yang dipertegas PP 11 tahun 2005”. Katanya kepada sumedangonline.com.