BUPATI TIDAK HADIR WARGA OTD WALKOUT

25 April 2011 18:26 WIB
 
0
416

DITUNTUT: Ketua dprd dan Satker Jatigede dituntut berpihak kepada rakyat otd. Foto: Igun

KOTA, Sembilanbelas perwakilan warga orang terkena dampak (otd) Jatigede akhirnya melakukan aksi walkout, aksi dilakukan setelah mengetahui Bupati Sumedang Don Murdono tidak hadir dalam rapat dengan perwakilan warga otd, di ruang rapat wakil bupati Sumedang, Senin (25/04), padahal sebelumnya Asissten Daerah (Asda) Pemkab Sumedang Agus Sukandar menjanjikan akan mempertemukan empat unsur salahsatunya siap menghadirkan Bupati Sumedang.

Bupati Sumedang oleh warga otd dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab, sehingga kehadirannya sangat penting,”kami lihat sekarang ini unsur yang pertama yang akan kami minta pertanggung jawabannya dengan peranan dampak sosial, yang terhormat bapak bupati Sumedang tidak hadir, oleh karena itulah atas dasar kesepakatan kami, rapat ini dihentikan”, ungkap ketua konsorsium Jatigede, Dedi Kusmayadi.

Rapat yang turut dihadiri ketua DPRD Sumedang Yaya Widarya, Sekda Sumedang Atje Arifin, dan Ketua Satker Jatigede Airlangga Marzuki, sempat memanas setelah salah seorang dari sembilan belas perwakilan warga otd memukul meja dan meminta Ketua Satker Jatigede untuk ikut menghentikan pembangunan proyek Jatigede, sesuai kesepakatan dalam unjukrasa tanggal 21 April 2011 di Lapang Cisasak Pajagan, Situraja.

Didalam kesepakatan Cisasak tersebut tertuang salah satu ayat, apabila salahsatu dari empat unsur tidak hadir, maka rapat tidak jadi dan proses pembangunan waduk Jatigede akan dihentikan.

Menanggapi tuntutan itu Airlangga angkat bicara, kegiatan pembangunan sejak 21 April 2011 sudah menurun hingga 50 persen, “sebagai informasi sejak tanggal 21 April, kegiatan sudah menurun 50 persen, terutama kegiatan disisi kiri sungai cimanuk, sejak hari kamis (21/4), telah kami hentikan dan hari ini pun kami hentikan kegiatan untuk sisi kiri sungai cimanuk, kamipun memohon kepada bapak – ibu sekalian agar kami dapat melakukan aktifitas kegiatan disisi kanan”, ungkapnya.

Ironisnya, Ketua DPRD Sumedang menyebutkan tidak ada agenda mengikuti pertemuan tersebut, ia justru baru mengetahui adanya pertemuan hari itu pagi harinya, termasuk ia pun tidak mengetahui jika para pihak sudah menyepakati perjanjian untuk menghadirkan bupati pada pertemuan itu, “saya sebagai pimpinan dprd merasa kecewa, sama juga seperti bapak – bapak saya kesini juga sebagai tamu, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapak, kemudian komitmen yang disampaikan oleh pihak eksekutif untuk menindak lanjuti permasalahan – permasalahan dampak sosial daripada Jatigede”, ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu DPRD akan segera membentuk Panitia Khusus (pansus) mengenai permasalahan Jatigede,”karena kami tidak mau rakyat kami disengsarakan oleh proyek ini, nanti juga bapak – bapak akan kami undang untuk memberikan masukan dan kalau perlu mari kita sama –sama ke pusat untuk menyelesaikan masalah ini”, tandas Ketua DPRD.**(igun)