Buat Akta Kelahiran, Kudu Pake Penetapan Pengadilan

31 January 2012 22:10 WIB
 
4
ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

DISDUKCAPIL-Untuk memiliki akta kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang usianya di atas satu tahun, mulai Januari 2012 harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006.
“Yang usianya melebihi satu tahun, dan belum punya akta kelahiran maka sejak 1 Januari 2012 yang lalu harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan pengadilan, namun demikian yang harus dipahami kenapa harus kepengadilan itu adalah sebuah denda kelalaian, artinya dia, mereka, dianggap sudah tahu bahwa setiap anak baru lahir maksimal usia 60 hari harus sudah lebih dahulu diaktakan, ini sudah lebih dari satu tahun, maka itu diartikan lalai,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang H Dadi Muhtadi, kepada Sumedangonline.com di kantornya, Senin (30/1).
Dikatakannya, jika masyarakat memohon ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan, menurut informasi yang diterima Disdukcapil Sumedang, masyarakat harus merogoh kocek senilai Rp 250 ribu yang disetorkan ke kas negara.
“Berdasarkan informasi biaya yang harus terlebih dahulu disetor ke kas negara, atau rekening pengadilan itu Rp 250 ribu, angka Rp 250 ribu untuk hanya untuk mendapatkan penetapan pengadilan,” lanjutnya.
Disebutkannya, Disduk hanya dapat memproses dan menerbitkan akta kelahiran jika semua persyaratan telah ditempuh termasuk surat penetapan pengadilan.(ERKS-IWR)

PROMO CONTENT
loading...

4 COMMENTS

  1. tapi sebetulnya pernyataan kadisduk tersebut telah dimentahkan kembali oleh Mendagri dalam portal http://depdagri.go.id dalam rubrik berita depdagri tanggal 02 januari 2012 bahwa pembuatan akta kelahiran akan diperpanjang satu tahun lagi yaitu akan berlaku tahun 2013 dalam pernyataannya mendagri akan membuat surat edaran yang akan disampaikan kepada dinas kependudukan tiap kabupaten, dan juga bahwa selama ini sosialisasi tentang UU 23 Tahun 2006 sangat minim dilakukan oleh Disduk Capil Sumedang sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal ini.lihat http://desa-cikeruh.blogspot.com/2012/01/pembuatan-akta-kelahiran-dan-e-ktp.html dan http://desa-cikeruh.blogspot.com/2012/01/akta-kelahiran-oh-akta-kelahiran.html

  2. sama-sama pa, soalnya kemarin tgl 02/02//2012 para kepala desa se Jatinangor mengontrog disdukcasip mengenai hal ini, dan juga telah disampaikan kepada DPRD, yang kemudian yang jadi permasalahan adalah bahwa di disdukcasip ada klasifikasi tarif untuk pembuatan akta, dan hal ini tent saja sangat bertentangan dengan Perda Kab. Sumedang No. 02 Tahun 2009 Pasal 88 bahwa layanan yang dibebaskan biaya retribusi adalah pembuatan KTP pemula dan akta kelahiran, demikian agar menjadi informasi dan supaya bisa dieksplorasi lagi dasar yuridis yang dibuat oleh Pemkab Sumedang dalam hal ini DPRD Kab. Sumedang…dan harus dipertanyakan kepada Dinas terkait mengenai pelanggaran Perda tersebut.

  3. kalo mau bikin aturan sosialisai min 1 tahun bro jangan ujug ujug denda,….
    buat akta walau dari sananya gratis tetep aja ke sumedang harus pake ongkos and birokrasinya jelimet,.. itu juga ga langsung jadi,.. klo masyarakat telat di denda tapi klo dari petugasnya telat ga da sangsi..,….., dasar mental korup