BPKP SENTIL RUMAH HANTU

7 November 2011 02:19 WIB
 
2

JATIGEDE – Koordinator Kepala Desa se-Wilayah Genangan mengaku telah mendatangi Satuan Kerja (Satker) Jatigede dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk mendorong Satker dan P2T untuk membuat surat klarifiksi ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat terkait hasil investigasi BPKP Provinsi Jawa Barat, yang menyebutkan hasil investigasinya, bahwa pada dasarnya rumah hantu, bukan rumah tinggal yang tidak memiliki kamar mandi, dapur dan jendela, selain itu kepemilikannya tidak jelas dan tak dihuni.

Pernyataan lainnya BPKP mengatakan, Pemerintah perlu mengambil posisi tegas terhadap masalah itu, termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) terhadap rumah hantu yang dibangun di atas tanah Negara.

“Kita sudah mendesak Satker dan P2T untuk membuat surat klarifikasi ke BPKP Jawa Barat agar BPKP tahu bahwa masyarakat membangun bangunan baru tersebut betul-betul di tanah di tanah milik warga bukan di tanah negara,” kata H Amid Sunara, Koordinator Kepala Desa Wilayah Genangan kepada wartawan, dalam rapat Evaluasi, Sabtu (5/11).

Dikatakan Amid, pernyataan BPKP Provinsi Jabar yang mengatakan bahwa bangunan rumah hantu berdiri di atas tanah negara, hal itu perkataan yang tak berdasar, dan hanya untuk menghalangi turunnya kebijakan pusat terkait persoalan pembayaran. Amid menuding, laporan yang disampaikan ke BPKP diperoleh dari orang yang tidak mengetahui persis duduk persoalan di lapangan.

2 COMMENTS

  1. sebaiknya pemerintah lebih arif dan bijaksana mengurusi jatigede bagai manapun masyarakat yg tergenang tertekan secara psikologis karena harus meninggalkan tanah kelahiran mereka. dan hrs beradaptasi dengan lingkungan yg mereka tempati yg akan datang yg secara sosbud mereka baru mengebalnya.

  2. perda dan perpres harus di tinjau ulang, proyek bendungan itu kan sarana pemangku kekuasaan untuk cari pemasukan, istilahnya money laundry lewat dana non budgeter kaitannya dengan dana pembebasan lahan dan penggantian uang untuk “rumah hantu”, kongkalingkong antara penguasa daerah dengan di pusat jelas ada, nilai pembangunan bendungan tersebut kan mencapai triliunan, karena ada kaitannya dengan proyek negara dan melibatkan unsur-unsur birokrat seharusnya KPK turun tangan, dana pembebasan proyek itu jadi bancakan para birokrat dan tentu juga menggunakan tangan-tangan non birokrat, hal tersebut memang tidak masuk korupsi tapi penggelapan, namun penggelapan pun merupakan tindakan kejahatan yang sama dampak kerugiannya seperti korupsi, dan penggelapan biasanya menggunakan unsur-unsur rekayasa dengan tujuan akhir adalah mark up nilai, itu sebetulnya sudah cukup untuk alasan KPK turun tangan.da di sini, k tersebut kan di