BPKA Gelar Workshop Keuangan Desa

24 August 2016 20:24 WIB
 
0
SAMBUTAN: Bupati Sumedang, H Eka Setiawan saat memberikan sambutan dalam acara workshop keuangan desa.
Humas Setda Sumedang
SAMBUTAN: Bupati Sumedang, H Eka Setiawan saat memberikan sambutan dalam acara workshop keuangan desa.

SUMEDANGONLINE: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Sumedang menggelar Workshop Keuangan Desa selama sehari yang dilaksanakan secara roadshow di enam wilayah Kabupaten Sumedang. Kegiatan tersebut dalam rangka sinergitas perencanaan penganggaran keuangan desa.
Hari pertama workshop digelar di Aula Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Rabu (24/8). Peserta meliputi wilayah Kecamatan Tanjungsari, Rancakalong, Jatinangor, Sukasari, Pamulihan, dan Cimanggung. Workshop diikuti oleh para Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Keuangan dari 65 desa. Sementara narasumber terdiri atas unsur BPKA dan Inspektorat Kabupaten Sumedang dengan materi pedoman penyusunan APBDes dan RKPDes berikut praktiknya.
Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan, berpesan kepada para peserta untuk mengikuti workshop dengan sebaik-baiknya dan aktif bertanya jika ada hal yang tidak dimengerti. “Workshop ini akan sangat bermanfat bagi saudara-saudara sebagai bekal dalam penyusunan APBDes sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan,” ucapnya.
Diakuinya, penyusunan APBDes cukup rumit dan memerlukan proses yang lama. Untuk itu, Pemkab Sumedang melalui Serambi Inspektorat Sumedang (SIS) sebagai pusat konsultasi bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangannya.
“SIS ini memberikan coaching clinic bagi aparat desa dalam sistem keuangan desa. Aplikasinya akan diterapkan di semua desa,” ujarnya.
Setelah mempelajari dan melaksanakan apa yang ada dalam pedoman penyusunan APBDes, lanjut Bupati, para Kades harus mengkonsultasikan hasilnya dengan Camat. “Saya perintahkan kepada para camat untuk mengevaluasi APBDes yang diajukan apakah sudah sesuai ketentuan. Dananya harus konsisten dengan alokasinya,” katanya.
Bupati pun meminta agar penghasilan tetap (Siltap) aparat desa yang dialokasikan dari ADD dapat dicairkan tiap bulan.
“Sebelumnya Siltap aparat desa dalam setahun dibagikan pencairannya beberapa bulan sekali. Saya minta nantinya bisa diberikan langsung sebulan sekali sebagaimana gaji PNS. Begitu juga jaminan kesehatan untuk Kades berikut perangkatnya yang dianggarkan dalam ADD,” tutur Bupati.
Bupati pun mengingatkan agar APBDes yang disusun benar-benar mengakomodir kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing.
“Beberapa hal yang harus menjadi prioritas diantaranya adalah untuk jalan lintas desa dan pembatas desa. Begitu juga tunjangan untuk para ustadz atau guru ngaji di desanya masing-masing harus menajdi perhatian,” ucapnya.(*/hum)